JK Janji Bantu Percepatan Anggaran Asian Games 2018
CNN Indonesia
Rabu, 15 Mar 2017 15:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang dinobatkan sebagai Ketua Tim Pengarah Asian Games (AG) 2018, berjanji untuk membantu percepatan pencairan anggaran persiapan AG.
JK menilai, tugasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah AG, membuatnya berhak untuk membantu percepatan anggaran yang dibutuhkan agar persiapan rampung sesuai target.
"Yang kami bicarakan adalah mengecek persiapan penyelenggaraan Asian Games dari sisi Kemenpora dan prestasi yang diharapkan bisa lebih baik," kata JK usai rapat rapat persiapan Asian Games 2018 di Kantor Kemenpora, Rabu (15/3).
Selain JK, hadir pula Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Ketua Satlak Prima Ahmad Sutjipto serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
JK menyebut Satlak Prima memberikan target prestasi untuk bisa berada di posisi 8 sampai 10 terbaik Asia. Untuk memenuhinya, butuh kerja keras yang didukung dengan sport science.
Selain itu, JK menyebut kerja sama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus ditingkatkan. Di samping juga tugas Menpora yang bertangung jawab pada prestasi olahraga dan kepemudaan.
Seperti diketahui, untuk tahun 2017, pemerintah hanya menganggarkan Rp500 miliar untuk keperluan persiapan Asian Games. Namun, hingga pertengahan Maret, anggaran tersebut belum juga cair.
"Di Keppres (Keputusan Presiden), Dewan Pengarah berhak membantu percepatan itu. Kalau ada solusi-solusi akan kami selesaikan. Mudah-mudahan ke depannya lebih lancar," sebut JK.
Tidak Bermewah Diri
JK menuturkan, Asian Games merupakan ajang multievent terbesar kedua setelah Olimpiade. Ia berharap, anggaran yang dikeluarkan bisa efektif dan tidak bermewah-mewahan, meski ada standar yang telah ditetapkan Dewan Olimpiade Asia (OCA).
"Kami akan penuhi standar itu, tapi tidak bermewah-mewahan. Yang penting berprestasi," tegasnya.
Indonesia diminta untuk tidak mengikuti Guangzhou, China, saat menjadi tuan rumah Asian Games 2010, melainkan menjadikan Incheon, Korea Selatan 2014 sebagai tolok ukur.
Beruntung, Indonesia sudah memiliki fasilitas penunjang seperti Kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan yang kini dalam tahap renovasi.
Menurut hitungan JK, Indonesia mengeluarkan sekitar Rp30 triliun untuk Asian Games di mana Rp25 triliun di antaranya dialokasikan untuk infrastruktur. Termasuk renovasi di Jakarta, Palembang, dan Banten.
Jumlah itu belum termasuk Rp10 triliun lebih untuk mempercepat akses transportasi, seperti LRT (Light Rapid Transit) di Palembang dan Jakarta.
"Jangan lupa, pemasukan biaya tidak hanya dari APBN, tapi juga sponsor dan promosi yang jumlahnya cukup besar. Dari karcis itu diperkirakan (masuk) 2 sampai 2,5 triliun rupiah," ungkapnya.
Sementara anggaran yang diminta tahun ini masih berupa usulan dan belum disetujui. Diharapkan jumlah yang diminta untuk bisa lebih dihemat lagi.
"Saya tegaskan ke LKPP untuk buat aturan supaya tidak melanggar. Kami akan angkat sekjen yang mengerti tata kelola anggaran karena ini tidak bisa ikut alur yang biasa. Ada yang bisa ditender, ada yang tidak. Tapi ini butuh waktu yang cepat untuk bisa terjadi. Di Keppres, kalau darurat boleh tunjuk langsung selama ada aturannya," tutur JK.
JK menilai, tugasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah AG, membuatnya berhak untuk membantu percepatan anggaran yang dibutuhkan agar persiapan rampung sesuai target.
Lihat juga:Menpora Pamer Kantor ke Jusuf Kalla |
"Yang kami bicarakan adalah mengecek persiapan penyelenggaraan Asian Games dari sisi Kemenpora dan prestasi yang diharapkan bisa lebih baik," kata JK usai rapat rapat persiapan Asian Games 2018 di Kantor Kemenpora, Rabu (15/3).
Selain JK, hadir pula Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Ketua Satlak Prima Ahmad Sutjipto serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, JK menyebut kerja sama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus ditingkatkan. Di samping juga tugas Menpora yang bertangung jawab pada prestasi olahraga dan kepemudaan.
Seperti diketahui, untuk tahun 2017, pemerintah hanya menganggarkan Rp500 miliar untuk keperluan persiapan Asian Games. Namun, hingga pertengahan Maret, anggaran tersebut belum juga cair.
Tidak Bermewah Diri
JK menuturkan, Asian Games merupakan ajang multievent terbesar kedua setelah Olimpiade. Ia berharap, anggaran yang dikeluarkan bisa efektif dan tidak bermewah-mewahan, meski ada standar yang telah ditetapkan Dewan Olimpiade Asia (OCA).
"Kami akan penuhi standar itu, tapi tidak bermewah-mewahan. Yang penting berprestasi," tegasnya.
Indonesia diminta untuk tidak mengikuti Guangzhou, China, saat menjadi tuan rumah Asian Games 2010, melainkan menjadikan Incheon, Korea Selatan 2014 sebagai tolok ukur.
Beruntung, Indonesia sudah memiliki fasilitas penunjang seperti Kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan yang kini dalam tahap renovasi.
Menurut hitungan JK, Indonesia mengeluarkan sekitar Rp30 triliun untuk Asian Games di mana Rp25 triliun di antaranya dialokasikan untuk infrastruktur. Termasuk renovasi di Jakarta, Palembang, dan Banten.
Jumlah itu belum termasuk Rp10 triliun lebih untuk mempercepat akses transportasi, seperti LRT (Light Rapid Transit) di Palembang dan Jakarta.
"Jangan lupa, pemasukan biaya tidak hanya dari APBN, tapi juga sponsor dan promosi yang jumlahnya cukup besar. Dari karcis itu diperkirakan (masuk) 2 sampai 2,5 triliun rupiah," ungkapnya.
Sementara anggaran yang diminta tahun ini masih berupa usulan dan belum disetujui. Diharapkan jumlah yang diminta untuk bisa lebih dihemat lagi.
"Saya tegaskan ke LKPP untuk buat aturan supaya tidak melanggar. Kami akan angkat sekjen yang mengerti tata kelola anggaran karena ini tidak bisa ikut alur yang biasa. Ada yang bisa ditender, ada yang tidak. Tapi ini butuh waktu yang cepat untuk bisa terjadi. Di Keppres, kalau darurat boleh tunjuk langsung selama ada aturannya," tutur JK.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK