'Dana Rp500 Miliar untuk Atlet Tidak Cukup'
CNN Indonesia
Selasa, 04 Jul 2017 16:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) mendapatkan jatah anggaran Rp500 miliar untuk memenuhi kebutuhan atlet nasional selama 2017. Jumlah itu dianggap masih jauh dari kata cukup untuk bisa memenuhi akomodasi, uang saku, vitamin dan kebutuhan lain untuk menunjang performa atlet jelang turun di multievent.
Ketua Satlak Prima Achmad Sutjipto mengatakan, saat ini ada 1000 atlet nasional baik itu senior maupun pratama yang mendapatkan SK (Surat Keputusan) pelatnas.
"Sehari saja, uang makan untuk satu atlet Rp500 ribu dikali 1000 atlet maka dalam sehari Rp500 juta, jadi satu tahun total Rp185 miliar. Itu hanya makan. Gaji, 1000 atlet, misalnya Rp7,5 juta maka hampir Rp90 miliar lebih," rinci Sutjipto.
Dana itu juga belum termasuk peralatan dan biaya untuk uji coba atlet baik di dalam maupun luar negeri. Sebab itu, Sutjipto menyebut pihaknya telah mengusulkan kembali dana tambahan sebesar Rp90 miliar melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Usulan itu belum disahkan, harus keputusan bersama dengan DPR," cetusnya.
Sebut saja nilai peralatan latihan dan tanding atlet yang akan ke SEA Games 2017 Malaysia 19-30 Agustus mendatang. Kebutuhan peralatan itu jumlahnya ditaksir mencapai Rp71 miliar untuk 44 cabor dan tidak bisa langsung didistribusikan kepada cabor lantaran waktunya mepet dan proses tender yang memakan waktu cukup panjang.
Solusinya, Satlak Prima mencoba untuk memecah anggaran peralatan latihan dan tanding agar jumlah yang diberikan ke cabor tidak lebih dari Rp400 juta dan bisa dilakukan penunjukkan langsung.
"Untuk satu unit peralatan tanding dan satu unit peralatan latihan, masing-masing Rp200 juta supaya tidak kena aturan lelang. Itu bukan akal-akalan," ujarnya.
"Sisanya, kami lempar ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) supaya dimasukkan ke e-katalog karena waktu sudah mendesak. Kami usulkan dua pilihan, penunjukkan langsung dan lelang cepat," sambungnya.
Ditegaskan Sutjipto, penunjukkan langsung masih boleh dilakukan karena waktunya sudah mendesak. Terutama untuk baju tanding dan latihan karate, bola untuk boling dan yang lainnya belum karena menunggu persetujuan LKPP.
"Jadi betul-betul kami ini bukan terbelenggu, tapi di koridor aturan yang kadang sama sekali tidak luwes. Untuk itu, diperlukan diskresi saat ini. Permasalahannya memang pelik," ungkapnya.
Namun, penunjukkan langsung dengan nominal maksimal Rp400 juta per cabor ini pun tidak bisa jadi jalan keluar buat beberapa cabor, contohnya di balap sepeda. Disebutkan Sutjipto, setelah dirinci, Rp400 juta itu hanya bisa membeli ban untuk dua sepeda, sementara jumlah disiplin balap sepeda lebih dari dua.
"Ingat, 2011 peralatan datang setelah SEA Games selesai dan terulang lagi di 2015. Jadi selama sistem masih seperti itu, tidak menjamin tidak akan terulang. Untuk itu harus ada perubahan sistem. Lalu bagaimana mengubah sistem? Sebab, aturan APBN harus adil tidak ada diskriminasi," tegasnya.
Ketua Satlak Prima Achmad Sutjipto mengatakan, saat ini ada 1000 atlet nasional baik itu senior maupun pratama yang mendapatkan SK (Surat Keputusan) pelatnas.
"Sehari saja, uang makan untuk satu atlet Rp500 ribu dikali 1000 atlet maka dalam sehari Rp500 juta, jadi satu tahun total Rp185 miliar. Itu hanya makan. Gaji, 1000 atlet, misalnya Rp7,5 juta maka hampir Rp90 miliar lebih," rinci Sutjipto.
Dana itu juga belum termasuk peralatan dan biaya untuk uji coba atlet baik di dalam maupun luar negeri. Sebab itu, Sutjipto menyebut pihaknya telah mengusulkan kembali dana tambahan sebesar Rp90 miliar melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebut saja nilai peralatan latihan dan tanding atlet yang akan ke SEA Games 2017 Malaysia 19-30 Agustus mendatang. Kebutuhan peralatan itu jumlahnya ditaksir mencapai Rp71 miliar untuk 44 cabor dan tidak bisa langsung didistribusikan kepada cabor lantaran waktunya mepet dan proses tender yang memakan waktu cukup panjang.
Lihat juga:Tiga Cabor Jadi Test Event Asian Games 2018 |
"Untuk satu unit peralatan tanding dan satu unit peralatan latihan, masing-masing Rp200 juta supaya tidak kena aturan lelang. Itu bukan akal-akalan," ujarnya.
"Sisanya, kami lempar ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) supaya dimasukkan ke e-katalog karena waktu sudah mendesak. Kami usulkan dua pilihan, penunjukkan langsung dan lelang cepat," sambungnya.
Ditegaskan Sutjipto, penunjukkan langsung masih boleh dilakukan karena waktunya sudah mendesak. Terutama untuk baju tanding dan latihan karate, bola untuk boling dan yang lainnya belum karena menunggu persetujuan LKPP.
"Jadi betul-betul kami ini bukan terbelenggu, tapi di koridor aturan yang kadang sama sekali tidak luwes. Untuk itu, diperlukan diskresi saat ini. Permasalahannya memang pelik," ungkapnya.
Namun, penunjukkan langsung dengan nominal maksimal Rp400 juta per cabor ini pun tidak bisa jadi jalan keluar buat beberapa cabor, contohnya di balap sepeda. Disebutkan Sutjipto, setelah dirinci, Rp400 juta itu hanya bisa membeli ban untuk dua sepeda, sementara jumlah disiplin balap sepeda lebih dari dua.
"Ingat, 2011 peralatan datang setelah SEA Games selesai dan terulang lagi di 2015. Jadi selama sistem masih seperti itu, tidak menjamin tidak akan terulang. Untuk itu harus ada perubahan sistem. Lalu bagaimana mengubah sistem? Sebab, aturan APBN harus adil tidak ada diskriminasi," tegasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK