Agum Gumelar: Ketum PSSI Idealnya Harus di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Umum PSSI, Agum Gumelar, mengomentari langkah Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi yang berpeluang rangkap jabatan setelah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Menurut Agum, Edy bisa mendapat kesulitan dan terbebani dengan dua tugas yang tidak ringan. Terlebih lagi, antara Jakarta dan Medan terpaut jarak yang cukup jauh.

Lihat juga: Man United dan Chelsea Menolak Cristiano Ronaldo

"Menurut saya, kalau terpilih [jadi Gubernur Sumatra Utara] akan berat, karena Ketua Umum PSSI idealnya harus berada di Jakarta," ujar Agum seperti dikutip dari Antara.

Hanya saja, Agum yang menjadi Ketua Umum PSSI periode 1999-2003 itu tidak melarang siapa pun termasuk Edy Rahmayadi untuk rangkap jabatan. Dengan catatan, bisa membagi waktu dan fokus dengan tugasnya mengurus sepak bola Indonesia.

Agum Gumelar tidak mempermasalahkan Ketum PSSI yang rangkap jabatan jika bisa fokus dengan tugasnya. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

"Kalau bisa mengatur PSSI dari daerah, ya, tidak masalah," Agum menuturkan.

Sebagai orang yang berpengalaman di sepak bola Indonesia, Agum perlu memberikan pandangannya untuk posisi Ketua Umum PSSI. Maklum, perjalanan sepak bola Indonesia sendiri cukup dinamis dan tidak lepas dari persoalan.

Butuh fokus tersendiri untuk bisa menyelesaikan tugas sebagai Ketua Umum dan pengurus PSSI. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Di antara masalah yang kerap menghinggapi badan sepak bola Indonesia itu adalah dualisme atau sanksi. Pada 2011, Agum menjabat sebagai Ketua Komite Normalisasi PSSI yang memiliki tugas menyelesaikan kisruh sepak bola nasional sekaligus menggelar pemilihan Ketua Umum PSSI yang baru.

Pada awal Januari, Edy Rahmayadi bersikeras tidak akan melepaskan jabatan Ketua Umum PSSI meski maju sebagai calon Gubernur Sumatera. Alasan utamanya, tidak ada aturan yang melarang Ketum PSSI rangkap jabatan.

Lihat juga: 7 Peluang Kejutan di Hari Terakhir Bursa Transfer

"[Tidak akan mundur dari jabatan sebagai Ketua PSSI] oh, ya. Makanya tidak ada undang-undangnya. Sah boleh," ujar Edy di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/1). (bac)