Kemenpora Minta Edy Rahmayadi Ubah Gaya Saat Pimpin PSSI

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) meminta agar gaya kepemimpinan Ketua PSSI Edy Rahmayadi berubah menjadi lebih baik pada 2019.

PSSI berencana menggelar kongres di Bali pada 20 Januari 2019 untuk membahas program-program kepengurusan Edy. Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto berpesan agar dalam kongres tersebut harus bisa menjawab tiga hal.

Lihat juga: McGregor Tak Akan Pernah Terima Kekalahan dari Khabib

"Pertama adalah gaya kepemimpinan Pak Edy harus diubah. Bukannya mau provokasi, tapi cara komunikasi [Edy] harus berubah. Dan [Edy] harus tetap mengikuti kabar dari perkembangan sepak bola Indonesia," kata Gatot kepada CNNIndonesia.com pada Senin (31/12).


Gatot berharap prestasi Timnas Indonesia mengalami peningkatan pada 2019. Selain itu, Gatot meminta PSSI membiarkan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola bentukan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia bekerja dengan baik.

Kemenpora berharap Timnas Indonesia bisa berprestasi di 2019. (Chalinee THIRASUPA / AFP)

"Pengaturan skor harus dituntaskan. Karena yang dilakukan Satgas sudah mulai ada hasilnya, kami [Kemenpora] senang," ucap Gatot.

Selain PSSI yang terkena masalah pengaturan skor, pada tahun ini Kemenpora juga tersandung kasus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelandang lima tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga ke tahanan.

Kelima tersangka itu, yakni Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy. Kemudian Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto.

Gatot menjamin hal itu tidak akan mempengaruhi kontinuitas persiapan atlet untuk sejumlah event olahraga pada 2019.

Lihat juga: 3 Alasan Kebangkitan Paul Pogba di Manchester United

"Kami ingin mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan publik drop. Kami tidak memungkiri adanya komentar negatiif, tapi kami harus mengembalikan kepercayaan publik. Kalau tidak ada kepercayaan, repot," ucapnya. (map)