Apa Susahnya Jadi Ketua PSSI?

Jakarta, CNN Indonesia -- Posisi Ketua Umum PSSI seolah menjadi jabatan yang paling seksi dan diperebutkan sejumlah pihak. Padahal kursi itu selalu terasa panas bagi mereka yang sudah pernah mendudukinya.

Ya, sejak satu dasawarsa atau tepatnya era Nurdin Halid memimpin induk sepak bola nasional itu, tak pernah ada yang sampai selesai masa bakti. Ia kali pertama memegang tampuk pimpinan induk sepak bola nasional pada 2003.

Bahkan, Nurdin sendiri yang sempat disebut paling ngotot bertahan, sempat merasakan digoyang dari kursi Ketua PSSI pada dua kali masa jabatannya. Politisi Partai Golkar itu didesak mundur setelah ia ditahan pada 16 Juli 2004 karena kasus penyelundupan impor 73 ton gula.

Kontroversi kemudian menyeruak karena ia bersikeras memimpin PSSI meski dari balik jeruji. Baru kali pertama sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, hanya Nurdin yang masih jadi Ketua PSSI dari penjara.

Nurdin Halid sempat memimpin dua periode sebagai Ketum PSSI. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Ia dibebaskan pada 16 Juni 2005 setelah dinyatakan tak bersalah. Pada September 2007, Nurdin kembali masuk bui, kali ini karena terlibat kasus korupsi pendistribusian minyak goreng Bulog. Sebelumnya, pria yang akrab disapa dengan sebutan Puang itu terpilih lagi sebagai Ketua PSSI secara aklamasi pada Kongres PSSI di Makassar, sekaligus menandai periode keduanya.

Polemik semakin membesar dan publik semakin kuat mendesaknya untuk mundur. Termasuk salah satunya kritik keras terhadapnya yang terpilih lagi setelah sempat dipenjara pada 2005 hingga 2006.

Padahal ada pasal dalam Statuta PSSI sebelumnya --yang mengacu Statuta FIFA-- menyebutkan PSSI tak bisa dipimpin oleh seorang yang pernah terlibat kasus kriminal.

Kehebohan semakin membuncah setelah PSSI dinilai berupaya melanggengkan kekuasaan Nurdin. PSSI mengganti pasal Statuta PSSI sehingga pasal keterlibatan kriminal diganti menjadi: "Harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal."

Tapi segala riuh dan kekisruhan itu tak membuat cengkeraman Nurdin mengendur. Ia tetap melenggang, bahkan berniat kembali mencalonkan pada 2011 atau untuk kali ketiga.

Pada 2011, PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Riau untuk pemilihan pengurus pusat PSSI. Gelaran itu disebut sebagai upaya Nurdin untuk kembali terpilih lagi.

Nama-nama pesaingnya seperti George Toisuta, Arifin Panigoro dijegal dari bursa calon Ketua Umum PSSI di tahap verifikasi Komite Pemilihan PSSI. Nama yang terakhir merupakan sponsor utama liga di luar induk sepak bola Indonesia tersebut.

KLB kemudian gagal terlaksana lantaran terjadi kericuhan. FIFA pun turun tangan dengan membentuk Komite Normalisasi yang diketuai Agum Gumelar, Ketua PSSI sebelum Nurdin.

Rekomendasinya adalah PSSI harus segera menggelar KLB sekaligus mencegah empat nama maju jadi Ketua Umum. Mereka adalah Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, Goerge Toisuta, dan Arifin Panigoro.

KLB untuk pemilihan Ketua serta Komite Eksekutif (Exco) PSSI digelar di Solo pada Juli 2011. Berdasarkan pemungutan suara, Djohar Arifin Husin terpilih menjadi Ketum PSSI untuk periode 2011-2015.

Djohar Arifin Husin terpilih sebagai Ketum pada Kongres Luar Biasa PSSI 2011. (Foto: M. Arby Rahmat Putratama H)

Djohar disebut bagian dari gerbong Arifin Panigoro yang sempat membuat breakaway league atau liga 'ilegal' di kepengurusan Nurdin.

Belum setahun menjabat, Djohar langsung mendapat hujan kritik. Salah satu pangkalnya adalah kebijakannya beserta jajaran Exco yang membentuk kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI).

Klub-klub yang pada era Nurdin tergabung di Indonesia Super League (ISL) protes karena klub terhukum pada era Nurdin macam Persebaya Surabaya, langsung dimasukkan ke kasta tertinggi di IPL. Belum lagi, mereka juga tidak percaya operator IPL yang dikelola PT Liga Primer Indonesia Sportindo.

Di masa itu dualisme sejumlah klub seperti Persebaya dan Arema mencapai puncaknya. Mereka terpecah berkompetisi di IPL dan ISL.

Alhasil, mereka memisahkan diri dan tetap menggelar sendiri kompetisi ISL. Kompetisi itu pun berstatus sebagai liga sempalan yang tak diakui PSSI.

Bukan hanya dualisme klub, terjadi pula perpecahan di kepengurusan PSSI. Salah satu anggota Exco, La Nyalla Mattalitti, membuat kepengurusan tandingan melalui Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).

Ilustrasi oleh: Fajrian/CNN Indonesia.

Kondisi itu membuat Djohar terdesak. Apalagi, pemilik suara mulai Pengurus PSSI Provinsi, hingga klub-klub mayoritas menghendaki kembali KLB.

Djohar yang sempat memberikan 'perlawanan' justru merapat ke pihak La Nyalla, meninggalkan anggota Exco yang disebut mendapat sokongan dari Arifin Panigoro.

Ia menyetujui KLB yang kemudian digelar di Jakarta pada 23 Maret 2013. Dalam Kongres itu, La Nyalla terpilih sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan Djohar.

Era La Nyalla Tetap Bermasalah

Polemik kembali terjadi di era La Nyalla. Persoalan terbesarnya adalah masalah tunggakan gaji klub-klub profesional terhadap para pemain. Begitu pula skandal sepak bola 'gajah' antara PSS Sleman melawan PSIS Semarang terjadi di masa kepemimpinanya.

Menpora RI Imam Nahrawi turun tangan. Melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Kemenpora tak mengeluarkan rekomendasi gelaran kompetisi ISL sampai klub-klub bersih dari masalah tunggakan gaji para pemain.

Menpora akhirnya membekukan PSSI pada 18 April 2015 setelah tiga kali surat teguran tak dijawab PSSI. Sanksi dijatuhkan saat Kongres Tahunan di Surabaya atau sehari sebelum ulang tahun PSSI.

Pada 30 Mei, FIFA menjatuhkan sanksi pembekuan lantaran PSSI dianggap telah diintervensi pihak ketiga, dalam hal ini Pemerintah.

Situasi ini membuat kursi PSSI 1 semakin panas. La Nyalla bahkan tersangkut kasus korupsi IPO Bank Jatim dan perannya digantikan Hinca Panjaitan sebagai pelaksana tugas Ketum PSSI. Pada masa tersebut, FIFA kemudian mencabut sanski per 13 Mei 2016.

La Nyalla resmi ditahan pada 1 Juni 2016 sekaligus menandakan ia terpental dari kursi Ketum PSSI.

KLB kembali digelar pada 9-10 November di Ancol, Jakarta untuk memilih Ketua dan Exco PSSI periode 2016-2020. Dalam kongres itu nama Edy Rahmayadi terpilih.

Edy Rahmayadi memilih mundur dari posisi Ketua Umum PSSI. (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

Sosok Edy pernah menjabat sebagai Pangkostrad TNI dan dianggap tegas, rupanya tak membuat sang jenderal bisa bertahan hingga masa periodenya. Ia mundur pada 20 Januari 2019 di Kongres Tahunan PSSI.

Gubernur Sumatera Utara itu memilih menepi karena merasa belum bisa membawa PSSI ke arah yang lebih baik. Ia mundur di tengah-tengah ramai operasi besar-besaran Satgas Anti Mafia Bola Polri.

"Dilarang terjadi pengaturan skor, terjadi pengaturan skor. Ada perkelahian, itu gagal berarti saya. Dengan wartawan membantu, PSSI akan lebih baik. Bukannya saya gagal, tapi mungkin waktu saya yang terbatas," ucap Edy.

Dalam beberapa pekan setelahnya, pengurus PSSI, termasuk Exco, ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pengaturan skor. Terakhir, nama pelaksana tugas Ketua PSSI Joko Driyono juga ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Pada masa-masa terakhir kepemimpinan Edy memang muncul polemik setelah Persija Jakarta juara Liga 1 2018. Gelar itu disinyalir karena pengaturan skor setelah Macan Kemayoran kalahkan Mitra Kukar 2-1. Belum lagi prestasi Timnas Indonesia yang tak kunjung membaik, termasuk gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2018.

Joko Driyono (kanan) ditetapkan jadi tersangka pengambilan barang bukti usai penggeledahan kantor di Kuningan oleh Satgas Anti Mafia Bola. (Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

Sepanjang lima belas tahun terakhir ini kita bisa melihat, tekanan publik kerap menjadi faktor yang bikin Nurdin Halid, Djohar Arifin Husin, La Nyalla Mattalitti, bahkan Edy Rahmayadi akhirnya lengser. Mereka lah yang kerap jadi sasaran tembak kemarahan publik sepak bola nasional ketika masalah kembali terkuak. Bahkan, bisa dibilang posisi Ketua PSSI yang paling tidak aman dari potensi pemakzulan.

Padahal mengganti ketua hanya sebagian dari solusi pada organisasi yang kebobrokannya jauh mengakar ke seluruh bagian hingga ke level daerah.

Belum lagi soal rumor-rumor di dalam kepengurusan PSSI sendiri, bahwa anggota-anggota kerap mengambil keuntungan setiap terjadi krisis di organisasi itu.

Seolah bukan rahasia lagi, KLB pemilihan Ketua dan Exco PSSI kerap dijadikan 'proyekan' bagi mereka. Pasalnya, sering beredar kabar calon-calon tersebut rela menggelontorkan uang besar untuk 'beli suara' di kongres tersebut.

Tak heran jika sejumlah anggota, dalam hal ini voter, begitu antusias jika KLB kerap digelar untuk ganti 'pentolan'. Oknum-oknum ini acap kali yang paling keras bersuara ganti Ketum PSSI, padahal sebelumnya sempat memberikan dukungan.

Sebut saja pada kasus La Nyalla. Ia sempat disanjung-sanjung para anggota PSSI yang mendukungnya. Namun ketika mantan Ketua KONI Jatim itu mendapat tekanan publik atas sejumlah kasus yang membelit, mereka yang tadinya mendukung berbalik arah untuk melengserkan. Dalam hal ini, La Nyalla seperti ditusuk dari belakang.

Ada ungkapan, semakin keruh air bakal semakin menguntungkan ikan-ikan tertentu untuk keuntungan mereka.

Kebobrokan kronis induk sepak bola Indonesia itu pula yang justru menjadi faktor betapa sukarnya memimpin organisasi tersebut. Mustahil seorang Ketua Umum mengatasi seluruh masalah hanya berbekal ketulusan dan tekad kuat saja.

Mereka yang akan bertarung pada KLB nanti --untuk mencari pengganti Joko Driyono-- harus paham benar bahwa mereka akan berhadapan dengan kekacauan mengakar yang sudah langgeng selama belasan tahun. Bukan sekadar berharap kursi empuk dan sanjungan publik sepak bola nasional.

Itu sulitnya menjadi Ketua PSSI.

(vws)