Ricuh Pemilihan Ketua KONI Dianggap Lumrah

CNN Indonesia | Rabu, 03/07/2019 02:09 WIB
Ricuh Pemilihan Ketua KONI Dianggap Lumrah Anggota anggap lericuhan pemilihan Ketua KONI sebagai persoalan lumrah. (CNNIndonesia/M. Arby Rahmat Putratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kericuhan yang mewarnai pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mendapat respons beragam. Sebagian di antaranya malah menganggap ini menjadi persoalan lumrah.

Eks Wakil I Ketua Umum KONI Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Organisasi periode 2015-2019, Suwarno, menilai kericuhan dalam pemilihan Ketum KONI periode 2019-2023 di The Sultan Hotel pada Selasa (2/7), lumrah terjadi.

Kericuhan sempat terjadi dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) yang diikuti 101 voters dari 34 KONI Provinsi dari 67 cabang olahraga tersebut.


Sejumlah pemilik suara sempat mendekati meja pimpinan sidang, baik dari sisi kanan maupun kiri untuk memprotes kepemimpinan sidang sementara yang diisi Wakil Ketua KONI Pusat I Nugroho.
Wakil Ketua Umum KONIMantan Wakil Ketua Umum KONI Suwarno sebut ricuh di pemilihan ketua lumrah terjadi. (CNNIndonesia/M. Arby Rahmat Putratama H)
Beberapa voters tak terima lantaran pengesahan tatib tidak berdasarkan suara mayoritas anggota.

"Oh, itu biasa saja. Kalau umpamanya kami melaksanakan musyawarah dan sebagainya. Memang suasana kebatinan kepengurusan olahraga masih begitu ya, saya melihat sesuatu yang biasa," kata Suwarno kepada CNNIndonesia.com.

Senada dengan Suwarno, Ketua Umum Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) Andika Monoarfa mengatakan kekisruhan-kekisruhan di ruang sidang sebagai suaru hal yang normal. Ia menilai hal seperti itu pasti terjadi dalam sebuah pemilihan ketua umum.

Ricuh Pemilihan Ketua KONI Dianggap Lumrah
"Saya sih tadi lebih banyak ketawa-ketawa saja sih, karena buat saya namanya kan 'Musyawarah Olahraga Nasional'. Kalau disebut kekisruhan, tadi ya namanya dinamika demokrasi saja," ucap Andika.

Lebih lanjut, Andika memaklumi kekisruhan yang terjadi di ruang Musornas.

"Kita kan tidak bisa menyenangi banyak orang, pasti ada pihak yang senang dan tidak dengan segala jenis keputusan. Keputusan itu harus diambil. Ketika keputusan itu sudah diambil A, lalu ada pihak-pihak yang maunya B dan tidak bisa diambil, ya secara natural pasti mereka akan merasa kecewa," ujar dia.

"Itu manusiawi, begitu. Selama itu bukan sesuatu yang dipaksakan atau anarkis, saya anggap normal-normal saja. Itulah demokrasi, harus kita telan," ujarnya melanjutkan. (map)