Keluh Kesah Pesepakbola di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

Sejumlah pesepakbola bersuara terkait satu tahun kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Indonesia.

Pesepakbola yang resmi menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI) pada 27 September 2019, Otavio Dutra, menyebut setahun ke belakang menjadi sesuatu yang sangat sulit buat olahraga Indonesia, khususnya sepak bola. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi penyebabnya.

"Tahun ini segala sesuatunya sangat sulit di semua sisi dalam sepak bola. Semua kompetisi juga dihentikan tetapi kami harus melanjutkan dengan harapan bahwa semuanya akan kembali normal secepat mungkin kami tidak memiliki jalan keluar lain selain pikiran positif," kata Dutra penggawa Persija Jakarta kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

Dutra membandingkan Indonesia dengan negara lain yang sudah mulai menjalankan kompetisi di tengah pandemi. Ia menyayangkan hal itu belum bisa terjadi di Indonesia lantaran pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian untuk Liga 1 2020.

Padahal menurut Dutra dari olahraga itu industri suatu negara bergerak. Ujung-ujungnya, perekonomian bisa berputar termasuk bagi para pelaku olahraga dan semua yang ikut andil di dalamnya.

"Saya berdoa supaya Indonesia bisa segera mengembalikan sepak bola karena di sepak bola banyak orang kerja dapat duit untuk beli makan ke keluarga. Apalagi sepak bola juga bikin banyak orang senang di rumah karena bisa nonton di TV, menghilangkan stres apalagi di momentum ini. Jadi sepak bola itu sangat penting untuk ekonomi, kesehatan dan bisa buat orang senang juga," sebutnya.

Senada Kapten PSM Makassar yang juga eks pemain Timnas Indonesia Zulkifli Syukur merasa tidak ada perubahan berarti di dunia olahraga khususnya sepak bola setahun ke belakang. Perubahan justru terlihat jelas ketika Indonesia masuk di kondisi pandemi Covid-19.

Liga 1 2020 tidak mendapat izin keramaian dari kepolisian. (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Komitmen untuk melanjutkan kompetisi Liga 1 2020 di tengah pandemi terhalang izin dari kepolisian. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Persepakbolaan Nasional yang terbit 14 Februari lalu bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Bukannya percepatan, namun tidak adanya izin keramaian dari kepolisian justru dianggap jadi penghambat percepatan itu sendiri.

"Sekarang saja perizinan susah walaupun itu ranah kepolisian, tapi kalau ada perintah dari presiden, Polri bisa langsung memberikan izin. Jadi Inpres itu bertolak belakang dengan yang di lapangan. Apalagi kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi tidak cukup sekadar lewat Inpres kalau tidak ada realisasinya," ungkap Zulkifli.

Zulkifli sangat berharap Presiden Jokowi bijak dalam memberikan perizinan. Terlebih kompetisi sepak bola seperti Liga 1 akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kenapa Pilkada diizinkan tetapi sepak bola yang menggunakan protokol ketat tidak? Kami, sepak bola, rakyat juga, tapi kenapa mereka [Pilkada] dibolehkan. Malah terkesan mereka tutup mata dan telinga, terkesan tidak ada apa-apa. Dibilang riskan, lebih riskan pilkada dibanding sepak bola," jelasnya.

Di sisi lain Zulkifli mengatakan sepak bola menyangkut hidup dan hajat orang banyak. Faktanya, banyak orang yang menggantungkan hidup di sepak bola.