Uang Berbicara di Gengsi Daerah PON

Pekan Olahraga Nasional (PON) sejatinya merupakan ajang pamer hasil pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga. Tapi kini, pesta olahraga terbesar di Indonesia itu menjadi ajang adu gengsi yang membuat ruh persaingan jadi berubah.

Sejak pertama kali digelar di Solo pada 1948, PON bertujuan untuk melengkapi proses pembangunan bangsa melalui nilai-nilai luhur yang terdapat di olahraga. Daerah dalam hal ini memberikan kontribusi untuk mencari atlet terbaik untuk dibina dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Hasil akhir dari pembinaan di level daerah itu kemudian diadu di level nasional untuk selanjutnya menjadi perwakilan negara di level yang lebih tinggi. Mulai dari SEA Games, Asian Games sampai yang tertinggi yakni Olimpiade.

Permasalahan yang terjadi saat ini, banyak daerah yang memilih jalan pintas untuk mencetak prestasi atlet. Alih-alih mencari bibit potensial, daerah justru lebih senang dengan menarik atlet berlabel pelatnas yang sudah punya rekam jejak prestasi untuk menjadi bergabung dengan daerah tertentu dibanding mencari dan mencetak bibit asli daerah yang belum tentu bisa menghasilkan prestasi gemilang.

Caranya, tak lain dengan menawarkan sejumlah bonus besar kepada sang atlet atlet yang telah mencetak prestasi di level internasional untuk pindah membela daerah tertentu. Pemerintah Daerah sendiri tak menutup mata terhadap praktik transaksi mutasi atlet jelang PON. Meskipun pada dasarnya mereka memahami bahwa mencetak prestasi tidak bisa dilakukan secara instan.

"Kecuali ngebon. Itu tata cara yang tidak baik menurut hemat kami, tidak terlihat pembinaannya. Atlet sudah jadi, kemudian diambil. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu seharusnya," kata Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Daerah Jawa Barat sekaligus Chef de Mission (CdM) Kontingen Jawa Barat di PON 2020 Papua, ketika ditanya mengenai pembibitan atlet daerah.

Menanggapi hal tersebut, pengamat olahraga nasional, Tommy Apriantono mengatakan besar-besaran nominal bonus yang ditawarkan daerah untuk atlet yang berlabel pelatnas atau berprestasi di level internasional menjadi sebuah persoalan besar. Seharusnya, pemerintah bertugas mengatur besaran bonus di daerah supaya tidak lagi terjadi mutasi atau jual-beli atlet demi gengsi daerah.

"Semua itu bisa diatur lewat regulasi di KONI Pusat. Mulai dari pengaturan umur atlet yang bisa tampil di PON, pembatasan prestasi atlet yang pernah tampil dan meraih medali di SEA Games, Asian Games atau Olimpiade untuk main di PON sampai pembatasan bonus supaya tujuan PON sebagai pencarian bibit unggul atlet bisa tercapai," kata Tommy kepada CNNIndonesia.com.

Baca lanjutan artikel ini di halaman selanjutnya>>>

Tommy mencontohkan lifter nasional peraih medali Olimpiade Tokyo 2020 lalu, Eko Yuli Irawan yang jadi rebutan banyak daerah untuk memenuhi gengsi daerah dalam pencapaian prestasi di ajang PON.

Pada gelaran PON 2012 di Pekanbaru, Riau, Eko tercatat sebagai atlet milik Kalimantan Timur bahkan ia tercatat sebagai atlet pertama yang menyumbangkan medali emas buat Kalimantan Timur kala itu. Tapi Eko yang merupakan atlet angkat besi kelahiran Lampung, 24 Juli 1989 itu pindah membela Jawa Timur di PON 2016 Jawa Barat dan sekarang di PON 2020 Papua.

Pengamat olahraga nasional lainnya, M. Kusnaeni menggarisbawahi filosofi PON adalah etalase hasil pembinaan atlet di daerah. Di PON, tiap-tiap daerah akan memamerkan hasil pembinaan masing-masing cabang olahraga yang dipertandingkan.

Pilihan Redaksi Ronaldo Ngambek Sebelum Cetak Gol Lawan Villarreal Cara Pilih Penendang Penalti Man Utd, Ronaldo atau Fernandes Ronaldo Diklaim Beri Instruksi kepada Solskjaer

Menurut Kusnaeni jika bicara hasil pembinaan ukurannya seharusnya bisa dilihat di PON. Namun, hal itu tidak terlihat di penyelenggaraan PON beberapa edisi terakhir.

"Spirit PON sekarang jadi gengsi daerah, terutama kepala daerahnya untuk menunjukkan hasil kepemimpinannya di suatu daerah, sehingga filosofi PON jadi agak terpinggirkan. Yang muncul justru semangat berlomba-lomba menjadi juara umum dengan gengsi daerah yang ditonjolkan," ujar Kusnaeni.

Padahal, PON bisa jadi bank data atlet potensial di luar atlet yang namanya sudah tercatat di level nasional sekaligus bagian dari regenerasi atlet yang akan mewakili Indonesia di kancah internasional ke depannya.

Belum lagi tujuan awal dibentukan PON selain menjadi etalase prestasi daerah sekaligus untuk merekatkan persatuan Indonesia serta pemerataan pembangunan nasional dan fasilitas olahraga melalui bantuan negara. Seharusnya, dijelaskan Kusnaeni, tujuan itu lebih penting dari sekadar gengsi kepala daerah untuk menjadi juara umum di PON.

Jikapun daerah tertentu gagal untuk menjadi juara umum di PON, seharusnya tidak malu karena tujuan PON bagi daerah adalah melakukan pembinaan.

"Pada masa lalu, tujuan PON sebagai sebuah pembinaan untuk menjaring atlet potensial itu ideal. Tapi saat ini justru jadi titik balik, PON seperti mengingkari tujuan awal terbentuknya. Kalau ini dibiarkan PON lama-lama jadi tidak ada gunanaya," terangnya.

"Puncak persaingan atlet di cabor apapun untuk level nasional seharusnya adanya di Kejurnas. PON sebagai parameter pembinaan. Tapi gengsi kepala daerah itu akhirnya yang menghalalkan banyak cara, termasuk transaksi perpindahan atlet dari satu daerah ke daerah lain," tutup Kusnaeni.

[Gambas:Video CNN]