Menpora: Instruksi Presiden Buka Kasus LADI Cepat dan Terbuka
Menpora Zainudin Amali menyatakan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta kasus sanksi Badan Anti Doping Dunia [WADA] kepada Lembaga Anti Doping Indonesia [LADI] dituntaskan dengan cepat dan terbuka.
Hal tersebut diungkapkan presiden saat menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri, Jumat (22/10) pagi. Presiden meminta kepada Menpora Zainudin Amali agar kasus ini diusut dengan cermat dan diumumkan secara terbuka.
"Sebelum rapat dengan PSSI saya ada rapat internal dengan pak presiden, beberapa menteri, dan ketua umum LADI. Ini berkaitan sanksi WADA kepada LADI. Beliau memantau dan mencermati setiap perkembangan," kata Amali saat jumpa pers, Jumat (22/10).
"Tadi diinformasikan segala perkembangan dan saya melaporkan tentang upaya-upaya yang dilakukan, kami membentuk tim. Tim ini tugasnya dua, untuk mempercepat pemenuhun LADI yang dimintakan WADA, dan kedua menginvestigasi mengapa ini terjadi," ujarnya menambahkan.
Setelah mendengar penjelasan Menpora dan Ketua Umum LADI, presiden mengeluarkan tiga instruksi. Intinya presiden meminta sanksi WADA kepada LADI ini tak berdampak larut untuk olahraga Indonesia.
"Bapak presiden memberikan arahan, pertama beliau meminta kepada kami semua untuk segera memenuhi segala yang dimintakan WADA kepada LADI. Itu arahannya langsung beliau dengan secepat-cepatnya," ucap Amali.
"Hal kedua yang beliau sampaikan, ini harus diinvestigasi. Mengapa ini terjadi. Hasil investigasi ini, arahan ketiga beliau, ini harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Beliau sampaikan, kalau ada yang terlibat harus diumumkan," ucapnya.
Sanksi WADA ini telah aktif menimpa Indonesia per 7 Oktober 2021. Sanksi ini diberikan setelah LADI tak memberi klarifikasi kepada WADA selama 21 hari, sejak surat peringatan dilayangkan pada 15 Septembet 2021.
Surat peringatan WADA tersebut disampaikan karena LADI dianggap tidak patuh dengan aturan pemenuhan sampel tes doping pada 2020 dan 2021.
Efek dari sanksi WADA ini telah dirasakan Indonesia dalam Thomas Cup 2020 yang berlangsung di 2021. Tim Indonesia yang meraih gelar juara tak bisa menyaksikan bendera Merah Putih dikibarkan dan digantikan bendera PBSI saat prosesi pengalungan medali.
Sejauh ini agenda olahraga yang akan berlangsung di Indonesia seperti rangkaian turnamen badminton di Bali dan WSBK Indonesia di Sirkuit Mandalika tidak dibatalkan. Itu karena agenda tersebut telah ditetapkan sebelum sanksi dijatuhkan.