WAWANCARA EKSKLUSIF

Raja Sapta Oktohari: Kami 'Tidak Tidur' Sebelum Sanksi WADA Dicabut

CNN Indonesia
Kamis, 28 Oct 2021 13:37 WIB
Ketua Satgas Akselerasi dan Investigasi sanksi WADA kepada Indonesia, Raja Sapta Oktohari memastikan tak berhenti bekerja agar sanksi cepat dicabut. Raja Sapta Oktohari terus bekerja agar sanksi WADA untuk LADI segera dicabut. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Akselerasi dan Investigasi Sanksi Badan Anti Doping Dunia (WADA) untuk Indonesia, Raja Sapta Oktohari, memastikan timnya 'tidak tidur' sebelum sanksi dicabut.

Saat ini Raja sedang berada di Italia setelah menghadiri pertemuan antar National Olympic Committee (NOC) di Yunani. Dalam kesibukannya itu Okto berkenan diwawancara CNNIndonesia.com soal sanksi tersebut.

Okto menyebut peluang sanksi WADA kepada Indonesia, dalam hal ini kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) bisa dicabut lebih cepat. Berikut hasil wawancara secara virtual pada Rabu (27/10) siang WIB tersebut.


Bagaimana kronologi LADI sampai disanksi WADA?

Jadi, kita semua kaget, bukan pada saat bendera merah putih tidak bisa dikibarkan di Thomas Cup, tapi pada saat menerima surat pada tanggal 15 September 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia akan disanksi.

Sebetulnya saya sudah menerima surat sebelumnya dari IOC, yang isinya mengingatkan bahwa akan jatuh sanksi kepada Indonesia. Kita coba komunikasi waktu itu dengan LADI dan LADI menyampaikan mereka sudah melakukan korespondensi.

Pada 15 September 2021 itu diberikan waktu 21 hari untuk Indonesia [dalam hal ini LADI] melakukan klarifikasi. Menurut LADI pada saat itu mereka sudah melakukan komunikasi dan berusaha memenuhi semua yang disampaikan.

Tapi akhirnya pada 6 Oktober, waktu itu saya ingat masih di Papua, saya bicara ke dokter Reza Maulana 'Ini akan jatuh sanksi dari WADA' tapi dokter Reza bilang 'Iya bang kita sudah komunikasi ke WADA'. Akhirnya tanggal 7 Oktober jatuh sanksi.

Tapi baru terasa itu sanksinya saat bendera Indonesia tidak bisa berkibar di Piala Thomas 2020 (2021). Pada saat itu akhirnya alarm-nya semua bunyi. Kami sebenarnya sudah menghubungi banyak pihak.

Tim Thomas Cup IndonesiaIndonesia tanpa bendera merah putih di Thomas Cup karena sanksi WADA. (PBSI)

Dari penelusuran yang kami lakukan, saya beberapa hari kemudian [setelah ditunjuk jadi ketua satgas] berangkat ke Eropa karena ada pertemuan asosiasi NOC sedunia di Yunani. Kami langsung buat janji dengan IOC dan dengan WADA.

Setelah kami perdalam, ada tiga permasalahan utama. Yang pertama, yang paling utama, adalah masalah komunikasi.

Ini saya sampaikan langsung ke Presiden WADA bahwa komunikasi terganggu karena ada transisi LADI yang baru tiga bulan tidak mendapatkan transfer knowledge dari pengurus yang sebelumnya. Bahkan, semua komunikasi LADI di-cc ke saya [NOC], tetapi ternyata emailnya salah.

Jadi sebenarnya sebelum surat 15 September, sudah ada surat dari WADA, tapi tidak pernah sampai ke LADI, karena suratnya mungkin dikirimkan ke tempat yang salah. Kira-kira begitulah. Ya [ke perorangan].

Yang kedua masalah administrasi. Jadi ada di dalam komunikasi mereka yang pertama itu menyampaikan ada 24 pending point atau pending matters yang harus diselesaikan Indonesia NADO [LADI].

Dan 24 pending matters ini disampaikan dan ditunggu untuk segera diselesaikan. Salah satunya pembayaran dari lab di Qatar dan kerja sama dengan lab untuk anti doping. Kerja sama itu dengan atlet.

Ketiga masalah teknis, yaitu tentang proses pengambilan sampel. Jadi masalahnya tiga, komunikasi, administrasi, dan masalah teknis.

Untuk yang pertama, semua komunikasi telah tuntas, karena sekarang sudah komunikasi langsung. Yang kedua, alhamdulillah juga sudah selesai. Saya bersama tim, tentunya dengan Kemenpora dan LADI, kerja luar biasa.

Nah, sekarang yang terakhir masalah teknis pengambilan sampel tes doping. Sekarang kekurangan kita tinggal 122 sampel lagi. Prosesnya harus diperhatikan pihak yang ditunjuk, yakni JADA.

Dan 122 sampel ini kan masih sampai Desember. Sehingga kalau semua itu terpenuhi, sanksi yang dijatuhkan selama satu tahun kepada Indonesia bisa diberikan keringanan atau bahkan dicabut.

Saya juga ingin meluruskan, yang saya lakukan itu bukan lobi-lobi. Kita tidak melakukan lobi kepada siapapun, tapi kita melakukan diplomasi untuk menjelaskan apa sih yang sebetulnya terjadi.

Dalam pemahaman WADA Indonesia ini tidak serius. Sudah diperingatkan tetapi seperti tidak ingin mematuhi apa yang dimintakan. Indonesia ini tidak ingin mengikuti aturan yang sudah diberikan.

Terkait anggaran juga saya jelaskan, pemerintah Indonesia itu tidak main-main. Peningkatan jumlah anggarannya itu mencapai dua ribu persen. Mereka juga kaget.

Kita harus akui, karena kesalahan komunikasi ini muncul masalah pending matters tersebut. Bahkan ada argumentasi ini dicari-cari saja kesalahannya. Banyak dramanya.

Apa saja masalah 24 pending matters itu?

Ada banyak ya, nanti bisa dicari. Itu ada dalam surat WADA kepada LADI. Kami harus buka lagi, tapi nanti bisa dicari datanya. Prinsipnya masalah administrasi kebanyakan. Ini masalah antara mereka [LADI dan WADA] saja, jadi bisa kita jelaskan.

Apa langkah konkret yang akan dilakukan setelah selesai masalah pending matters?

Besok [Kamis, 28 Oktober 2021] subuh waktu sini [Italia], kira-kira jam 11.00 WIB, akan ada rapat virtual antara NADO dengan JADA, perwakilan WADA, LADI, Kemenpora, dan kami. Dalam acara tersebut akan dibahas 24 pending matters itu sudah dikirim dan kira-kira apa nih yang perlu diinikan.

Dari situ, nantinya akan ditunjuk pendampingan dari JADA untuk proses pengambilan sampel yang 122 itu, karena mereka ingin memastikan benar tidak sih proses pengambilan sampelnya.

Kita akan ikuti. Saya pikir pengambilan sampel 122 itu tidak akan lama. Pengambilan sampelnya ada tekniknya tersendiri karena yang akan dites tidak boleh tahu. Ini kan random sampling.

Terlepas dari itu ada kejadian berharga dari kejadian ini bahwa kita jangan sampai nunggu-nunggu. Ada masalah baru kita menyelesaikan. Lembaga-lembaga olahraga di Indonesia harus independen.

Setelah dua persoalan telah diselesaikan, ada tenggat waktu sanksi ke Indonesia ini akan dicabut, mengingat Desember ini ada dua kejuaraan dunia?

Kalau ditanya ke saya, tentu saya ingin selesainya kemarin. Bukan besok. Saya nggak bicara waktu, karena nanti itu jadi alasan orang untuk menyalahkan kita.

Banner Video Highlights MotoGP 2021

Kami ini [satgas] diberi waktu tiga bulan untuk menyelesaikan persoalan. Per hari ini semuanya coba kita percepat. Misalnya sebulan kita minta seminggu, seminggu kita minta dua hari selesai.

Ini akselerasi yang kita lakukan. Semuanya kita cepat-cepatin, bukan dilambat-lambatin. Untuk eksternal kita sampaikan ini menyangkut harga diri bangsa dan untuk internal kita sebut ini darurat. Jadi tidak boleh ada yang tidur sebelum ini selesai.

Apakah LADI kekurangan biaya? Dari mana sumber dana LADI ini?

Kalau dibilang kekurangan biaya tidak mungkin, karena dalam sejarah pemerintahan Indonesia dari dulu sampai sekarang, ini pemerintahan pak Jokowi, ini pemerintahan yang paling royal untuk olahraga.

Jadi jangan mengada-ada nggak ada anggaran. Bayangin saja, ada Asian Games, Asian Para Games, PON, SEA Games, bonus-bonus. Ini bukan ada masalah anggaran atau enggak, tapi bener nggak yang terima anggaran.

Anggaran itu kan ada beberapa tahapan. Pertama perencanaan, yang kedua realisasi, yang ketiga pelaporan. Yang ketiga ini benar atau enggak. Kira-kira begitu.

Saya melihat masalah anggaran itu bukan isu. Saya bagian yang paling merasakan soal anggaran ini [NOC dapat anggaran pemerintah]. Apalagi presiden sangat suka olahraga. Buktinya ada pending payment langsung dibayar.

Baca lanjutan artikel ini di halaman selanjutnya>>>

Sanksi WADA Bukan Persoalan Sepele

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER