Honda dan Yamaha, Fakta Kartel yang Tak Bisa Diabaikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Februari 2017 jadi awan hitam bagi dua produsen kendaraan bermotor terbesar di tanah air. Astra Honda Motor (AHM) dan Yamaha Indonesia Manufacturing Motor (YIMM) diputus melakukan mufakat jahat untuk menetapkan harga motor.

Putusan bersalah itu dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena diduga sudah melakukan pemufakatan jahat dalam menetapkan harga hasil produksinya. Keputusan tersebut dibacakan pada Senin, atau tepatnya tanggal 20 Februari 2017 di Kantor KPPU, Jakarta Pusat.

Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh KPPU di balik keputusan tersebut, atau sekiranya KPPU sudah mengklaim mempunyai dua alat bukti. Ya, seperti layaknya aparat penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Pertama, adanya pertemuan antar keduanya (Honda dan Yamaha) yang berlokasi di lapangan golf. Lalu, ditemukannya surat elektronik atau email resmi perusahaan antar mereka yang terjadi pada 28 April 2014 dan 10 Januari 2015.

"Mengingat kapasitas pengirim dan penerima email, serta media yang digunakan yaitu email resmi perusahaan. Maka kami tidak serta-merta untuk mengabaikan fakta tersebut sebagai alat bukti," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf.

Pilihan Redaksi Honda & Yamaha Bantah KPPU Bersekongkol Soal Harga Motor DPR Minta KPPU Buktikan Pemufakatan 'Jahat' Yamaha dan Honda Honda dan Yamaha Wajib Turunkan Harga Motor Skuter?

Email-email tersebut, menurut Rauf, ialah adanya bentuk yang dilakukan antar pejabat tinggi di dua perusahaan tersebut. Bahkan, di dua email tesebut, berdasarkan fakta persidangan dijadikan bukti adanya dugaan antar kedua terlapor melakukan kesepakan mengenai harga jual.

Yang mana, dari data yang diperoleh oleh KPPU, ada kejanggalan terhadap harga untuk motor berjenis skuter matik (skutik) berkubikasi 110-125 cc di pasar Indonesia yang seharusnya dijual dengan harga Rp8,7 juta. Sedangkan keduanya, menjual dengan bandrol Rp14-18 juta.

Lantas, KPPU mengganjar keduanya dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bunyinya tidak lain adalah "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingan untuk menetapkan harga atas suatu barang, dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen, atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama,"

Kerasnya KPPU dalam menegakan pasal tersebut, tentunya membuat semua pihak termasuk masyarakat berfikir akan kebenaran praktik kongkalikong yang dilakukan oleh Honda dan Yamaha. Apalagi, ditunjang dua alat bukti, yang dipercaya KPPU sebagai senjatanya. (pit)