Infrastruktur Euro 4, Seperti Bahas Kendaraan Listrik

Jakarta, CNN Indonesia -- Toyota Astra Motor (TAM), mengaku bimbang mengenai rencana pemerintah dalam mengubah standar emisi gas buang menjadi Euro 4. Mengingat infrastruktur penunjang Euro 4 di tanah air masih belum memadai.

Executive General Manager TAM, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan hal tersebut tidak hanya untuk Toyota, melainkan juga kepada pelaku industri otomotif lainnya di Indonesia.

Pilihan Redaksi Masuk Euro 4, BMW Pastikan Tidak Ubah Mesin Daihatsu Langsung Lapor ke Jepang Soal Euro 4 di Indonesia Pabrikan Eropa Paling Untung jika Pemerintah Gunakan Euro 4 Toyota Tawarkan Upgrade Euro 4 ke Konsumen

Bagi Soerjo, seluruh produsen otomotif tanah air saling menunggu dan bertanya, jika benar diterapkan, apakah ada jaminan terhadap ketersediaan bahan bakar berstandar Euro 4.

"Balik lagi, kami itu sebenarnya sedang sama-sama menunggu, dengan kata lain pelaku industi dengan pemerintah menunggu. Jadi ditanya mengenai pelaku industri itu siap, tapi persoalan misal di implementasikan apakah bahan bakar udah disiapkan," kata Soerjo di Jakarta.

Euro 4 di Indonesia, kata dia, tidak ubahnya seperti menyikapi wacana akan kendaraan listrik. Yang mana, jika melihat infrastruktur, kendaraan listrik masih jauh dari harapan.

"Terus kalau misalnya ngomongin elektric car, itu boleh aja wacananya tapi apakah ibisa dapat fasilitas kaya pom (listrik) yang ada seperti sekarang," ujarnya.

Meski begitu, dengan melihat pembicaraan Presiden Joko Widodo terkait Euro 4, Toyota yakin penerapannya akan sesuai kepada rencana awal.

"Kami sih yakin direalisasikan. Karena kamk abis baca juga Jokowi dan pemerintah akan menyiapkan infrastruktur pendukung," kata Soerjo.

Peraturan tersebut, tertuang dalam Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017. Rencananya, penerapan akan dilakukan 18 bulan ke depan sejak pengumuman, serta empat tahun ke lagi bagi diesel.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), menilai penerapan standarisasi emisi Euro 4  di Indonesia masih jauh dari harapan. Yang mana, standar mengharuskan kendaraan yang dijual di tanah air menggunakan bahan bakar berstandar Euro 4.

"Mereka (KLHK) minta bisa, tetapi kalo mereka (Pertamina) tidak bisa bagaimana, tidak mungkin. Itu baru harapan, tergantung kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang nyediain energi," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Menurut Putu, untuk penerapan standar  sesuai keputusan KLHK harus diimbangi dengan kesanggupan Pertamina, selaku operator penyedia bahan bakar di Indonesia. Walaupun, seingat Putu, kesiapan Pertamina akan bahan bakar Euro 4 baru bisa dijadwalkan secepatnya pada 2023. (tyo)