Pakar Soal Konversi Kendaraan Listrik: Pemilik Servisnya di Mana?

Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai niat pemerintah dalam mempopulerkan kendaraan listrik secara instan lewat metode konversi tidak bisa hanya berhenti pada satu aturan.

Pemerintah, ia bilang harus memberikan dukungan lain sehingga memudahkan program konversi kendaraan menjadi berbasis listrik.

"Jadi harus ada ekosistem keseluruhan, mulai dari regulasi, lembaga pelatihan buat sertifikasi bengkel biar compliance, dan lembaga pengawasan mutu harus dibangun semua," kata Yannes saat dihubungi, Selasa (20/9).

Ada dua aturan yang digunakan untuk sistem konversi ini. Pertama bakal sepeda motor yakni Peraturan Menteri Perhubungan No PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

Kemudian ada lagi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor dengan penggerak Motor Bakar menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Kategori kendaraan selain sepeda motor ini tidak diurai dalam aturan. Tapi kemungkinan besar ditujukan bakal mobil penumpang maupun kendaraan lain yang memiliki dimensi lebih besar dari itu.

Kemudian, Yannes mengatakan pemerintah terlebih dahulu harus menyiapkan rantai pasok komponen utama kendaraan listrik.

Untuk diketahui, dalam membangun kendaraan listrik berbasis konversi, pemerintah telah membuat daftar komponen yang akan digunakan antaranya baterai, motor listrik, hingga komponen pendukung lainnya.

Menurut Yannes komponen tersebut juga belum banyak diproduksi di Indonesia. Lain halnya dengan barang impor.

Hal lain yang menjadi sorotan Yannes yaitu siapa pihak yang akan bertanggung jawab dalam memberikan perawatan berkala serta daur ulang baterai milik kendaraan konversi tersebut.

"Nah ini belum ada sama sekali ekosistemnya terbangun dan regulasinya tidak ada bicara mengenai detail seperti ini," kata dia.

Ia menambahkan sudah semestinya pemerintah bergerak cepat untuk membangun ekosistem kendaraan listrik agar kelak tak merepotkan masyarakat.

"Karena ini program pemerintah. Bukan keinginan masyarakat. Pemerintah yang dukung, pemerintah yang buat ekosistemnya. Pemerintah juga yang pandu supaya sistem ini bisa berjalan agar masyarakat bisa merasakan ekonomisnya EV ini," ungkap Yannes.