Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusulkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta segera diuji coba. Menurut dia untuk mengetahui suatu kebijakan efektif atau tidak harus diuji terlebih dahulu.
"Diuji coba dulu. Saya anjurkan diuji coba, lalu kita lihat hasilnya," ungkap Ma'ruf, seperti dikutip dari Youtube Wakil Presiden RI, Kamis (12/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia saat ini belum bisa dinilai apakah kebijakan ERP bakal efektif mengurangi kemacetan atau tidak. Oleh sebab itu, menurutnya ERP harus diuji sebelum diterapkan.
"Saya kira satu kebijakan baru itu perlu diuji coba apakah betul bisa efektif atau tidak. Jadi lebih baik diuji coba, nanti kita lihat hasilnya seperti apa," tuturnya.
Sebelumnya Pemprov DKI berencana menerapkan ERP di 25 ruas jalan Jakarta. Namun kebijakan ini kemungkinan besar belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Pasalnya kebijakan ini menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) disahkan. Saat ini Raperda tersebut masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menargetkan Raperda tersebut dapat segera disahkan pada tahun ini. Menurutnya setelah Raperda disahkan baru kebijakan ini bisa diimplementasikan.
Wacana ruas jalan berbayar di Jakarta ini sudah mengemuka sejak Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos. Mulanya, wacana ini dilempar Bang Yos pada 2004 dengan meminta ERP diterapkan bagi kendaraan pribadi yang lewat Blok M-Kota berlaku 2006.
Namun, setelah hampir 19 tahun dan tujuh gubernur silih berganti memimpin Jakarta, kebijakan ini tak kunjung terlaksana.
(dmr/fea)