Mudahkan Masyarakat, Polri Ingin Biaya Bea Balik Nama Dikurangi

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengusulkan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dikurangi dan pajak progresif dihapus.

Kakorlantas Irjen Firman Santyabudi mengatakan usulan itu agar lebih memudahkan masyarakat mengurus surat-surat kepemilikan kendaraan. Menurut Firman dengan kemudahan itu masyarakat diharapkan dapat lebih taat membayar pajak kendaraan.

"Pengurangan beban dari BBNKB II bahkan penghapusan pajak progresif ini akan memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu, setiap pindah, balik nama lapor, toh nol biayanya," kata Firman dalam video yang diunggah NTMC Polri di Youtube, Rabu (14/3).

Firman mengatakan pengurangan BBNKB untuk kendaraan bekas akan memudahkan masyarakat untuk langsung balik nama kendaraan tersebut. Hal ini juga akan membuat data kendaraan menjadi lebih valid.

"Di satu sisi, negara berkepentingan terhadap data ranmor ini. Banyak yang bisa kita pakai dengan adanya tertib data," ujar Firman.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mengatakan pengurangan BBNKB II dan penghapusan pajak progresif ini diharapkan agar masyarakat tidak lagi mengandalkan pemutihan sebagai solusi agar bebas dari pajak yang membengkak.

"Makanya kita mengharapkan progresif, sudahlah dihilangkan saja supaya valid," kata Yusri.

Ia menjelaskan hal ini bakal memudahkan pendataan kendaraan bermotor di Tanah Air. Pasalnya, data kendaraan di tiga instansi yang mengurus pajak berbeda.

Data kepolisian menyebutkan saat ini ada sekitar 150 juta kendaraan bermotor di Indonesia, sementara data di Kemendagri 122 juta kendaraan, dan data Jasa Raharja ada 113 juta kendaraan.

"Tinggal datanya valid single data terjadi datanya Dispenda, Jasa Raharja, polisi semuanya sama. Ini yang kita harapkan, makanya kami ingatkan udahlah enggak usah pakai pemutihan, itu bukan hal yang bagus," tuturnya.