Cuma 106 Unit, Program Subsidi Kendaraan Listrik Dianggap Tak Maksimal

Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan evaluasi pemerintah terkait program subsidi dan insentif kendaraan listrik bukan disebabkan celoteh bakal calon presiden Anies Baswedan terhadap program tersebut beberapa waktu lalu.

Menurut Moeldoko evaluasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran bantuan pemerintah sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Moeldoko menganggap bantuan untuk pembelian kendaraan listrik baru tidak disambut dengan baik oleh masyarakat. Di satu sisi implementasi kebijakan sejak 20 Maret juga dirasa berjalan lambat.

"Tidak [bukan karena kritik Anies], ini evaluasi. Orang beli kan ada aplikasinya, dari sini bisa dilihat populasi untuk itu kami respons. Kenapa kok yang beli baru dikit," kata Moeldoko ditemui di acara PEVS 2023 di Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/5).

"Ini masyarakat kita sudah berikan subsidi tapi kok tidak direspons dengan baik," imbuh Moeldoko.

Lihat Juga : PEVS 2023 Moeldoko: Indonesia Kunci Pendongkrak Pasar Mobil Listrik Dunia

106 unit baru proses pembelian

Ia lantas mengungkap angka transaksi pembelian kendaraan listrik bantuan pemerintah hanya mencapai 106 unit sejak kebijakan subsidi bergulir. Moeldoko tapi tak mengurai dari mana angka itu berasal, pembelian motor listrik atau mobil listrik baru.

"106 yang masuk aplikasi, (pasti) ada sesuatu dong, untuk itu dari pemerintah merespons ada apa ini? Mesti ada sesuatu yang bikin tidak nyaman. Nah untuk itu kami kemarin rapat memberikan masukan dan dari Kemenkeu apakah dari restitusi ini bikin ribet dan memberatkan, mohon ditunggu dulu ya hasilnya akan diumumkan berikutnya," kata dia.

Anies sebelumnya mengatakan pemberian insentif untuk pembelian mobil listrik baru tidak tepat sasaran.Menurut Anies keistimewaan tersebut bukan solusi dalam menyelesaikan masalah lingkungan, di satu sisi insentif tersebut ujungnya banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies beberapa waktu lalu.

Anies juga bilang seharusnya pemerintah memberikan solusi yang tepat untuk rakyat jika mereka ingin membenahi masalah lingkungan.

Lihat Juga : Wuling Respons Kritik Anies, Yakin Mobil Listrik Bisa Tekan Emisi

Jika berbicara soal transportasi, ia berpendapat pemerintah dapat membenahi dahulu transportasi umum ketimbang sibuk memberi bantuan terhadap calon pembeli mobil listrik.

"Kalau kami hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," katanya.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," kata dia.

Anies mendorong agar penggunaan kendaraan listrik ke depan lebih diutamakan buat angkutan umum.

"Kendaraan kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi, tapi kendaraan umum," ungkap dia.

Pemerintah merilis bantuan pembelian kendaraan listrik di Indonesia yang dimulai sejak 20 Maret untuk sepeda motor, sedangkan mobil tanpa emisi diklaim telah berjalan sejak 1 April.

Khusus mobil listrik, bantuan yang diberikan bukan subsidi Rp7 juta per unit seperti sepeda motor, melainkan insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen jadi 1 persen.

[Gambas:Video CNN]