Belum Maksimal, Pemerintah Evaluasi Subsidi Kendaraan Listrik

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan pemerintah bakal mengevaluasi kebijakan pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik.

Moeldoko mengakui subsidi dari pemerintah tidak ditujukan untuk semua kalangan. Ia pun sudah melakukan evaluasi bersama sejumlah pejabat terkait dan membahas hal tersebut.

"Untuk itu lah kami rapat mengevaluasi atas kebijakan itu di mana letaknya, apa yang jadi masalah? Jadi teman-teman sekalian, karena subsidi maka itu tidak bisa dinikmati semuanya, sehingga itu penyebab lambat," kata Moeldoko usai membuka PEVS 2023, Rabu (17/5).

Menurut Moeldoko pengembangan kendaraan listrik bakal mendukung pengembangan di sektor-sektor lain secara tidak langsung. Menurutnya ketika masyarakat sudah banyak beralih ke kendaraan listrik, harapannya alokasi APBN dapat digeser untuk pengembangan sektor kesehatan dan sektor lainnya.

Lihat Juga : Moeldoko: Pemerintah Evaluasi Subsidi Kendaraan Listrik

"Terkait subsidi kendaraan listrik, pemerintah akan mengevaluasi agar bagaimana kebijakan ini bisa berjalan efektif. Beberapa di antaranya terkait perbedaan insentif dan subsidi, mekanisme pemberian subsidi dan insentif, dan lain-lainnya, nanti akan dievaluasi," ujarnya.

Bantuan pembelian kendaraan listrik untuk motor listrik sebelumnya telah diterapkan sejak 20 Maret, sementara mobil tanpa emisi telah berjalan sejak 1 April.

Khusus mobil listrik, bantuan yang diberikan bukan subsidi Rp7 juta per unit seperti sepeda motor, melainkan insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen jadi 1 persen.

Kemudian ia menerangkan soal potensi restitusi yang ujungnya akan memberatkan produsen maupun dealer saat menerapkan kebijakan tersebut.

Lihat Juga : Wuling Klaim Air EV Terjual 747 Unit Pakai Subsidi Mobil Listrik

"Yang kedua bisa-bisa ada restitusi, jadi pajak 10 persen dan 1 persen ditanggung pembeli, tapi diler menanggung restitusi. Nah dikhawatirkan dengan restitusi setahun baru dibayar pemerintah, maka itu akan menjadi beban bagi dealer-dealer," kata dia.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) ingin agar restitusi tidak terlalu memakan waktu, atau paling tidak berjalan satu hingga dua bulan. Ia juga berharap kebijakan bantuan ini tidak menyulitkan siapapun, termasuk industri yang terlibat.

"Kemarin ini menjadi bahan diskusi kami, pertanyaannya apakah bisa restitusi itu dijalankan satu bulan atau dua bulan. Untuk itu kita tunggu aja kebijakan pemerintah berikutnya, kalau payung hukumnya sudah ada dari Kepmen Keuangan bagaimana menyiasati agar lebih meringankan, lebih simpel dan sederhana sehingga tidak menyulitkan l siapapun. Ini yang dirapatkan kemarin," kata Moeldoko.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Sanggah Anies, Beber Alasan Beri Subsidi Mobil Listrik

Bukan karena kritik Anies

Moeldoko menegaskan evaluasi pemerintah ini bukan karena kritik yang dilontarkan bakal calon presiden Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Menurut dia evaluasi itu untuk mengoptimalkan peran bantuan pemerintah sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Moeldoko menganggap bantuan pembelian kendaraan listrik baru belum disambut baik oleh masyarakat. Implementasi kebijakannya sejak 20 Maret juga dirasa masih berjalan lambat.

"Tidak [bukan karena kritik Anies], ini evaluasi. Orang beli kan ada aplikasinya, dari sini bisa dilihat populasi untuk itu kami respons. Kenapa kok yang beli baru dikit," ujar Moeldoko.

"Ini masyarakat kita sudah berikan subsidi tapi kok tidak direspons dengan baik," imbuhnya.

Sebelumnya Anies menyampaikan kritik ihwal bantuan pemerintah berupa subsidi dan insentif pembelian kendaraan listrik di Indonesia. Anies menyebut kebijakan itu tidak tepat jika tujuannya menekan emisi karbon.

Ia menilai dorongan pemerintah lewat bantuan itu supaya masyarakat beralih ke kendaraan listrik tidak serta merta membuat lingkungan jadi lebih baik.

Anies mengatakan pemerintah seharusnya membenahi dahulu sektor transportasi umum bertenaga listrik. Anies mengklaim jejak karbon seseorang saat menggunakan kendaraan pribadi listrik lebih tinggi ketimbang angkutan umum dengan mesin konvensional.

Lihat Juga : Cuma 106 Unit, Program Subsidi Kendaraan Listrik Dianggap Tak Maksimal

Pembelian kendaraan listrik baru 106 unit

Moeldoko mengungkapkan anga transaksi pembelian kendaraan listrik pemerintah sejauh ini baru mencapai 106 unit. Kendati begitu, mantan Panglima TNI itu tak mengurai dari mana angka itu berasal, pembelian motor listrik atau mobil listrik baru.

"106 yang masuk aplikasi, [pasti] ada sesuatu dong, untuk itu dari pemerintah merespons ada apa ini? Mesti ada sesuatu yang bikin tidak nyaman," kata Moeldoko.

"Untuk itu kami kemarin rapat memberikan masukan dan dari Kemenkeu apakah dari restitusi ini bikin ribet dan memberatkan, mohon ditunggu dulu ya hasilnya akan diumumkan berikutnya," ujarnya lagi.

Kendati demikian, merujuk data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik usai program subsidi pembelian mobil listrik merangkak naik. Sepanjang April, penjualan mobil listrik naik 15,5 persen dibanding Maret 2023.

Gaikindo mencatat selama bulan lalu mobil listrik terjual 1.285 unit. Jumlah itu naik dibanding Maret yang hanya mencatatkan penjualan 1.112 unit.

Hyundai Ioniq 5 masih memimpin penjualan mobil listrik pada bulan lalu dengan catatan penjualan sebanyak 716 unit. Wuling Air EV menyusul di belakangnya dengan penjualan 450 unit.

Kedua model ini merupakan mobil yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi yang diberikan berupa insentif potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen jadi 1 persen.