Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan saat ini belum ada rencana pemerintah memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik hybrid atau Hybrid Electric Vehicle (HEV).
"Mobil hybrid belum kita tetapkan untuk dapat insentif," kata Agus di Karawang, Jawa Barat, Selasa (13/6).
Saat ini insentif baru diberikan untuk pembelian kendaraan listrik bertenaga baterai murni atau Battery Electric Vehicle (BEV). Insentif itu berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 1 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, menurut Agus pemerintah sebetulnya sudah mengupayakan agar mobil hybrid menjadi lebih terjangkau seperti penyesuaian pajak berbasis emisi atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).
"Jadi tidak lagi insentif berkaitan dengan cc, tapi insentif berkaitan dengan level dari emisi itu sendiri," ujar Agus.
Ia tidak mengungkap lebih detail penyesuaian seperti apa yang hendak dilakukan Kemenperin, tapi ia memastikan bukan menggunakan skema carbon tax atau pajak karbon.
"Ini bukan carbon tax. Jadi kita bisa memberikan insentif dan peraturan harga kalau memang produk-produk yang mereka produksi itu sesuai dengan level emisi yang sudah kita tetapkan. Sama dengan program LCGC sebetulnya. Tapi ini akan kita perluas," jelasnya.
Kemenperin sebelumnya sudah menerbitkan regulasi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah.
Peraturan itu merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Sementara itu, Bob Azam selaku Direktur Hubungan Eksternal Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengatakan pemerintah seharusnya tetap memberikan insentif bagi mobil hybrid.
Lihat Juga : |
Menurut Bob pasar otomotif Indonesia bakal lebih besar lagi apabila pajak untuk mobil hybrid bisa lebih murah.
"Sebenarnya market kita bisa lebih besar lagi, kalau tax-nya tidak sebesar ini, katakanlah sama seperti Thailand, mungkin market kita enggak jauh lari, dan enggak usah khawatir income pemerintah akan turun, karena volume naik, income pemerintah juga terjaga," ujar Bob.
(dmr/dmr)