Tak Lolos Uji Emisi 3 Kali, Mobil Terancam Tak Bisa Digunakan di Jalan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar pernah menyatakan kendaraan hanya bisa dikenakan denda pencemaran udara sebanyak dua kali. Jika untuk ketiga kalinya tak juga lolos uji emisi, maka sanksinya dilarang beroperasi di jalan umum.

"Jadi kalau udah dua kali kena denda, kali ketiga masih enggak lulus juga kendaraannya enggak bisa beroperasi. Jadi kita akan melihat kendaraan-kendaraan mana yang bisa beroperasi atau tidak beroperasi," kata Siti pada Agustus 2023.

Siti menjelaskan wacana itu terus digodok untuk menciptakan udara bersih di Jakarta dan wilayah lainnya.

Di sisi lain, Siti mengatakan kendaraan yang dinyatakan lolos uji emisi akan diberi stiker dan yang belum bakal dikenakan denda pencemaran.

"Jadi kita akan lakukan. Caranya adalah diuji emisinya, lalu diberi stiker kalau sudah lulus. Ini akan menjadi syarat untuk perpanjangan STNK. Kalau dia belum lulus emisi, dia harus kena denda yang namanya denda pencemaran," ucap dia.

Besaran denda, ia bilang sedang dihitung bersama Kementerian Dalam Negeri.

Lihat Juga : Tilang Uji Emisi Batal, Mobil Tak Lolos Sanksi Parkir Rp7.000 per Jam

Dasar hukum uji emisi secara nasional

Uji emisi sebagai syarat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alias perpanjang STNK diwacanakan berlaku secara nasional.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 206 dalam aturan ini menetapkan:

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

(2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

(3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Lihat Juga : Gagal Uji Emisi Tak Bisa Perpanjang STNK dan Kena Denda Pencemaran

Berdasarkan aturan di pasal itu, uji emisi dilakukan untuk kendaraan yang usianya lebih dari tiga tahun dan kelulusannya digunakan sebagai pengenaan tarif pajak kendaraan.

Pajak kendaraan wajib dibayar setiap tahun oleh pemilik kemudian STNK diberi cap pengesahan sebagai bukti pembayaran sudah dilakukan.

Catatan penting lainnya dalam aturan ini ada di Pasal 531 f yang isinya menyatakan kelulusan uji emisi sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan diberlakukan dua tahun sejak diundangkan.

Aturan itu diundangkan pada Februari 2021, jadi seharusnya sudah diterapkan mulai Februari 2023. Namun karena belum ada aturan dari Kemendagri, sanksi tersebut belum bisa dilakukan.

Saat ini, KLHK, Kemendagri, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berkoordinasi menentukan besaran sanksi. Ketentuan lolos uji emisi menjadi syarat untuk perpanjang STNK juga belum dilaksanakan di Indonesia karena masih dalam tahap pembahasan.

[Gambas:Video CNN]