Diminta Tak PHK, Toyota Indonesia Harap Pemerintah Siram Insentif

Toyota menjadi salah satu pabrikan otomotif yang diminta secara langsung oleh pemerintah Indonesia menjaga para pekerja di Tanah Air dari badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), imbas lesunya pasar otomotif akibat tekanan ekonomi saat ini.

Namun hal tersebut sebetulnya tak bisa secara cuma-cuma diberikan sebab di balik kesiapan perusahaan, merek Jepang ini menyimpan harapan besar kepada pemerintah membantu memulihkan pasar.

Lihat Juga : GJAW 2024 Menperin Agus: Industri Otomotif Dalam Tekanan, Jangan Ada PHK

Jap Ernando Demily, Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor (TAM), menyampaikan, pada dasarnya perusahaan selalu berupaya menjaga para karyawan agar tidak terkena PHK apapun yang terjadi.

Kata dia hal ini sejalan filosofi perusahaan secara global. Saat ini Toyota telah memiliki lima pabrik dan lebih dari 300 dealer yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah pekerja lokal yang terlibat lebih dari 300 ribu jiwa.

"Jadi kalau kami liat enggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia yang namanya respect for the people itu basic filosofi yang jadi kekuatan Toyota. Jadi pesannya sejalan," kata Jap di ICE BSD belum lama ini.

Lantas untuk mendukung itu semua, Jap bilang pihaknya punya harapan ingin dibantu pemerintah dengan memberikan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.

Dukungan insentif pada masa sulit seperti sekarang dinilai dapat membuat industri lebih bergairah sehingga dapat memberi angin segar pada sektor otomotif.

"Nah yang kedua ini kami berharap sebenarnya, kami omongnya makro ini. Karena bagaimana pun otomotif itu salah satu industri yang mencerminkan kondisi makro. Jadi kalau makro membaik, industri otomotif ya membaik," ucapnya.

"Makanya kami berharap pemerintah bisa merumuskan diskusi dengan pemangku kepentingan salah satunya industri, bagaimana melalui kebijakan fiskal maupun nonfiskal, kita sama-sama mikirin supaya makro lebih bergairah," katanya lagi.

Jap memberi contoh bentuk insentif yang diharapkan, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah.

Kebijakan itu dinilai mampu meningkatkan penjualan mobil secara singkat di Tanah Air pada medio krisis pandemi Covid-19 di Indonesia. Karena aturan itu penjualan mobil kembali ke level 1 juta unit setahun.

Sementara kini penjualan mobil di Indonesia hanya berada pada level 800 ribuan unit.

"Itu adalah satu contoh bagus, pembebasan PPnBM," kata dia.

Lihat Juga : Pasar Lesu, Pemerintah Siapkan Stimulus Sektor Otomotif

Jap mengakui Toyota belum pernah membahas secara internal mengenai peluang perusahaan untuk tetap bertahan bersama pekerja tanpa bantuan pemerintah.

"Sampai hari ini kami belum ada diskusi mengenai hal itu," kata Jap.

Permintaan untuk tak PHK pekerja otomotif sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang kepada Toyota, Daihatsu dan Suzuki. Agus juga meminta ketiga produsen ini untuk tidak menaikkan harga jual mobil baru.

Hal tersebut ditekankan Agus di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Agus menyampaikan keprihatinan dan potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika hal tersebut sampai terjadi.