Produsen Otomotif Indonesia Menderita tapi Tak Boleh PHK

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengakui tekanan ekonomi tengah membayangi industri otomotif nasional. Penjualan yang belum menggembirakan mendorong asosiasi tersebut melakukan langkah penyesuaian agar tidak sampai memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kami sedang mengusahakan hal tersebut. Berkali-kali Pak Menteri Perindustrian mengimbau kami agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja," ujar Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, saat ditemui seusai penutupan GIIAS 2025, Sabtu (2/8).

"Walaupun kami agak sedikit menderita dengan penjualan yang menurun ini," lanjut Nangoi.

Lihat Juga : Gaikindo: Pengunjung GIIAS 2025 Naik, Nilai Transaksi Diprediksi Turun

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Gaikindo menempuh strategi bertahan jangka pendek tanpa menyentuh tenaga kerja tetap.

"Kami berusaha, yang kami lakukan adalah kami tidak menambah karyawan kontrak. Sementara kami hentikan dulu, kita bertahan," tegasnya.

Pernyataan Nangoi ini sejalan imbauan keras dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Saat membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 pada Kamis (24/7), Agus menyebut kondisi saat ini adalah fase transisi yang tidak akan berlangsung lama.

"Ini yang saya sampaikan dari awal, ini kita lihat sebagai masa transisi dan kita sangat optimis bahwa ini hanya numpang lewat saja, hanya sebentar saja," ujar Agus.

"Bahwa ekonomi Indonesia akan segera pulih, pasar akan segera kelihatan, dan ketika momentum itu datang, industri otomotif kami harapkan telah siap untuk terbang tinggi. Dengan progres yang lebih kuat, efisien dan tentu berdaya saing tinggi," lanjutnya.

Lihat Juga : GIIAS 2025 GIIAS Ramai Pengunjung, Gaikindo Harap Bukan Rojali dan Rohana

Agus secara tegas menyampaikan kepada para pelaku industri agar menahan diri tidak melakukan PHK selama masa pemulihan ini.

"Ini perintah kali ini Pak, dan saya sudah sampaikan juga kepada para pelaku industri otomotif ketika saya bertemu, bahwa jangan ada PHK, jangan ada PHK. Ini perintah dari pemerintah," tegas Agus.