PHK Terjadi di Industri Komponen Saat APM Diminta Tak Rumahkan Pekerja

Industri rantai pasok komponen otomotif nasional dilanda Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta Agen Pemegang Merek (APM) Toyota, Suzuki dan Daihatsu di dalam negeri tidak merumahkan pekerja saat masa sulit sekarang ini.

Rachmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM), memaparkan PHK di industri komponen telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Ia tak menyebut berapa jumlah pekerja terdampak, namun dari laporan perusahaan anggota GIAMM, jumlah karyawan kena PHK bervariasi mulai dari 3 persen sampai 23 persen dari total pekerja perusahaan.

Saat ini GIIAM beranggotakan 250 perusahaan komponen berskala kecil hingga berstatus industri semi padat karya.

"Berdasarkan informasi anggota, pengurangan karyawan sebenarnya mulai terjadi di pertengahan 2024. Berdasarkan info per Juli kemarin pengurangan karyawan bervariasi 3-23 persen tergantung dari jenis perusahaan masing-masing," kata Rachmat melalui pesan singkat, Rabu (27/8).

Rachmat menambahkan PHK yang terjadi merupakan akumulasi atas situasi pasar otomotif tak menentu sejak 2023. Ia mengurai kondisi amburadul membuat pasokan komponen ke produsen turun sekitar 28 persen per 22 Juli 2025.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan retail kendaraan roda empat dan lebih pada Januari-Juli 2025 mengalami penurunan 10,8 persen, dari 508.041 unit pada periode sama tahun lalu menjadi 453.278 unit.

Penurunan juga terjadi untuk wholesales Januari-Juli 2025 sebesar 10,1 persen, di mana pada tujuh bulan pertama 2024 distribusi mencapai 484.250 unit, sedangkan kini 435.390 unit.

Tak hanya mobil, penjualan roda dua juga surut pada Januari-Juli 2025, menjadi 3.691.677 unit dari periode serupa tahun kemarin 3.769.895 unit.

Masalah lain yang disorot adalah meningkatnya impor truk CBU untuk kebutuhan pertambangan turut menekan pasar. Sementara itu pasar mobil listrik di Tanah Air memang mengalami pertumbuhan, tetapi kendaraan jenis ini tak membutuhkan komponen sebanyak mobil konvensional.

"Itu membuat total pasar tergerus lebih dari 38 persen. Dan dengan sangat terpaksa beberapa industri komponen atau part yang tidak bisa expor mengurangi karyawannya," ucap dia.

Minta bantuan pemerintah

Bagi Rachmat para APM kemungkinan memang bisa menahan diri untuk tak PHK karyawan atas situasi sekarang, tapi berbeda dengan perusahaan komponen dengan skala industri dan modal yang lebih minim.

"Kalau APM perusahaan kaya kebanyakan multinasional company, kalau supplier-nya terutama yang PMDN (penanaman modal dalam negeri) kan kecil-kecil," kata dia

Rachmat melanjutkan pihaknya membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk meredam gejolak PHK massal pada industri komponen otomotif nasional.

Menurutnya jika pemerintah terlambat membuat aksi, bukan tidak mungkin akan lebih banyak pekerja pada industri komponen yang menjadi korban.

"Sepertinya gerakannya (pemerintah) kurang cepat, khawatirnya kami kalau kondisi pasar terus turun yang pasti pengurangan karyawan gak bisa di hindari," kata Rachmat.

Sebagai asosiasi, kata dia, GIAMM telah memberi usul kepada pemerintah agar mereka mau memberikan insentif kepada produk otomotif yang menggunakan banyak komponen lokal.

"GIAMM usul ke Pemerintah kalau bisa ada PPnBM-DTP untuk produk-produk yang punya lokal content >60 persen seperti waktu Covid-19 akan menaikan pasar domestik dan menaikan supply komponen ke pabrik mobilnya," katanya.

"Ya logikanya seperti itu, kalau ordernya berkurang terus, yang bekerja harus dikurangi untuk perusahaan bisa bertahan," kata dia menambahkan.

APM diminta tak PHK

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya meminta komitmen kepada tiga pabrikan otomotif besar asal Jepang, Toyota, Suzuki, dan Daihatsu agar dapat mempertahankan harga jual mobil dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja mereka di Indonesia.

Hal tersebut ditekankan Agus di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Agus menyampaikan keprihatinan dan potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika hal tersebut sampai terjadi.

"Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional, ujar Agus Gumiwang usai pertemuan dengan Toyota, Suzuki, dan Daihatsu, mengutip keterangan tertulis, Sabtu (12/7).