BYD Tolak Dimasukkan Daftar Hitam 'Perusahaan Militer China' Oleh AS
BYD menolak dimasukkannya nama mereka ke dalam daftar 'Perusahaan Militer China' yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS). BYD beralasan penetapan itu tak mendasar dan sah serta tidak akan secara material memengaruhi operasinya.
Respons ini muncul usai Pentagon menerbitkan daftar Section 1260H 'Perusahaan Militer China' versi terbaru yang kini mencakup 80 perusahaan induk dan 188 entitas China. Isi daftar telah meluas hingga ke sektor kendaraan listrik, baterai, kecerdasan buatan, dan kendaraan otonom China.
Car News China menjelaskan BYD merilis pernyataan pada 9 Juni yang isinya menyatakan mereka bukan perusahaan militer China maupun perusahaan gabungan militer-sipil yang terkait industri pertahanan China.
BYD, yang baru-baru ini mengatakan ingin menjadi produsen mobil terbesar dunia dalam waktu setidaknya lima tahun, mengatakan tidak ada dasar yang sah nama perusahaan masuk daftar dan menekankan bahwa penetapan tersebut bukan merupakan tindakan sanksi.
BYD menambahkan pencantuman tersebut tidak akan memengaruhi operasi bisnis normal, hubungan komersial, atau aktivitas perdagangan sekuritasnya. BYD juga menyatakan pembatasan terkait pengadaan Departemen Pertahanan AS tidak akan secara material memengaruhi bisnisnya dan mengatakan mereka dapat memulai prosedur peninjauan atau tindakan hukum untuk meminta penghapusan dari daftar tersebut.
Tindakan hukum
Produsen mobil listrik China lain yang masuk daftar, Nio, juga merilis pernyataan melalui Bursa Efek Hong Kong tak lama setelah pembaruan Pentagon.
Nio menyatakan mereka bukan perusahaan militer China maupun perusahaan gabungan militer-sipil yang terkait basis industri pertahanan China. Nio mengatakan akan secara aktif berkomunikasi dengan Departemen Pertahanan AS untuk meminta koreksi atas penetapan tersebut dan dapat menempuh upaya hukum jika perlu untuk melindungi kepentingan pemegang saham.
Tanggapan terkoordinasi ini menyoroti penolakan lebih luas dari perusahaan teknologi dan otomotif China yang terkena dampak daftar hitam terbaru Pentagon.
Tidak seperti sanksi Departemen Keuangan AS atau langkah-langkah pengendalian ekspor Departemen Perdagangan, daftar Section 1260H tidak secara otomatis membekukan aset, melarang transaksi komersial, atau melarang perdagangan sekuritas.
Dampak paling langsungnya terkait pembatasan pengadaan Departemen Pertahanan, sekaligus meningkatkan pengawasan kepatuhan seputar perusahaan yang terdaftar.
Daftar hitam ini menyusul episode yang tidak biasa pada Februari ketika daftar Pentagon yang pada dasarnya serupa sempat muncul secara daring sebelum dihapus dalam hitungan menit.
Versi sebelumnya dilaporkan mencakup BYD, Alibaba, dan Baidu, yang mengisyaratkan perluasan lebih luas yang secara resmi dirilis bulan ini.
Pentagon sebelumnya berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan dalam daftar tersebut memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan ekosistem industri militer China atau inisiatif fusi militer-sipil.
Pada April, Senator AS Elissa Slotkin menggambarkan kendaraan buatan China sebagai "kanker" bagi industri otomotif global dan menyerukan dukungan internasional untuk larangan komprehensif terhadap kendaraan buatan China. Proposal tersebut melampaui tarif dan menganjurkan pembatasan terkoordinasi di antara sekutu AS.
Meskipun daftar Section 1260H Pentagon secara hukum berbeda dari kebijakan perdagangan, kontrol ekspor, dan program sanksi, kedua perkembangan tersebut mencerminkan peningkatan pengawasan keamanan nasional yang diarahkan pada produsen mobil China, produsen baterai, pemasok kendaraan otonom, dan perusahaan teknologi.
(fea/fea)