Ahok Apresiasi Gagasan Pembentukan Kementerian Jabodetabek

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik wacana pembentukan Kementerian Jabodetabek yang mencuat setelah Joko Widodo mengumumkan rencana untuk mengatur koordinasi antara ibu kota dengan wilayah-wilayah sekitarnya melalui lembaga setingkat kementerian.

“Itu urusan DPR RI sama Presiden. Nggak masalah. Saya sih welcome aja. Saya mesti taat sama konstitusi,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota Jakarta, Senin 18 Agustus 2014.

Ahok enggan berkomentar banyak terlalu dini. Namun dia tak mempersoalkan wacana Kementerian Jabodetabek tersebut. Setiap rencana pembentukan kementerian yang diajukan presiden dan wakil presiden terpilih, ujar mantan Bupati Belitung Timur itu, pada akhirnya bergantung pada undang-undang.

Pembentukan kementerian juga bergantung pada anggaran sebagai pondasi utama berjalannya suatu lembaga. “Kalau di Indonesia kuncinya kan money follow function. Jadi kalau kementerian itu nggak ada dananya, percuma,” kata Ahok.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan masih mematangkan konsep koordinasi antara DKI Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ia belum memutuskan apakah koordinasi itu harus diatur kementerian baru atau tidak. Hal itu akan terus dibicarakan sampai tanggal 15 September.

Koordinasi antara DKI Jakarta dan Bodetabek dirasa Jokowi penting karena ia ingin mempercepat proses pembangunan, masalah transportasi, dan penanganan banjir di daerah-daerah tersebut. Menurut Jokowi, macet dan banjir tak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.