PKS Berbalik Arah, Setuju Pilkada Lewat DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Peta politik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Panitia Kerja RUU Pilkada berubah, Jumat (5/9). Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya sepakat dengan opsi kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat, berbalik arah.

PKS bergabung dengan anggota koalisi Merah Putih lainnya yang mendukung opsi kepala daerah dipilih oleh DPRD. Padahal dalam rapat Panja RUU Pilkada di Komisi II DPR, Kamis (4/9), PKS masih bertahan pada opsi pilkada digelar langsung. Opsi itu juga dipilih PDIP, PKB, dan Hanura.

Perubahan sikap PKS dalam semalam ini disebut wajar oleh Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. “Ini penyikapan yang sangat dinamis. Kami belajar dari koalisi Merah Putih untuk satu suara,” kata Hidayat kepada CNNIndonesia.

Alasan PKS berbalik arah, menurut Hidayat, untuk menutup keran politik uang yang kerap terjadi dalam pilkada. Dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD, PKS berharap Indonesia menjalankan demokrasi berjenjang.

PKS pun ingin menutup kesempatan bagi individu di luar partai untuk maju sebagai kepala daerah. “Jika ada tokoh independen berkualitas, partai politiklah yang bertugas menarik mereka masuk untuk dicalonkan. Contohnya (Wali Kota Bandung) Ridwan Kamil,” ujar Hidayat.

Mantan Ketua MPR itu membantah koalisi Merah Putih hendak menjegal pemerintahan Jokowi-JK dengan menguasai kursi kepala daerah di nusantara. Menurut Hidayat, koalisi Prabowo tak berniat balas dendam di parlemen dengan menyusun Undang-Undang yang menguntungkan kubu mereka.

“Saat putusan MK selesai, maka perkara selesai (Prabowo-Hatta kalah). Tidak ada logika (koalisi Merah Putih) untuk menguasai daerah. Itu terlalu mengada-ada,” kata Hidayat.

Dalam rapat konsinyering Panja RUU Pilkada di Cisarua, Bogor (3/9), lima fraksi ingin kepala daerah ditetapkan lewat DPRD. Kelima fraksi itu adalah Demokrat, PAN, Gerindra, Golkar, dan PPP. Sementara empat fraksi sisanya –PKS, PDIP, PKB, dan Hanura– bertahan dengan sistem pilkada langsung. Namun perubahan sikap PKS saat ini tak pelak menguntungkan kubu Prabowo di parlemen.