Golkar Minta KPK Sadap Ponsel DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Golkar mendukung kepala daerah dipilih lewat DPRD. Politikus partai itu, Nudirman Munir, menyatakan pengawasan terhadap pilkada lewat DPRD harus amat ketat untuk menghindari kongkalikong antara anggota DPRD dan calon kepala daerah.

“Kalau perlu telepon genggam semua anggota DPRD nanti disadap KPK sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi macam-macam dengan pihak luar,” kata Nudirman di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).

Anggota Komisi III DPR itu juga mengusulkan agar anggota DPRD dikonsinyering atau dikumpulkan di tempat tertentu supaya tak terkontaminasi apapun sehingga bisa memilih Ketua DPRD berdasarkan hati nurani.

Segala cara, ujar Nudirman, perlu dilakukan asalkan pilkada dilakukan lewat DPRD. Menurutnya, pilkada langsung amat boros. Untuk itu Golkar mendukung pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati secara tak langsung lewat DPRD. Golkar juga menginginkan pengajuan kepala daaerah dan wakilnya tak perlu sepaket.

Opsi pilkada tak langsung didukung oleh mayoritas fraksi di DPR yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, PKS. Hanya tiga fraksi yang ingin mempertahankan pilkada langsung, yaitu PDIP, Hanura, PKB, plus pemerintah. Khusus PKB, partai itu menghendaki pilkada langsung untuk gubernur, namun wali kota dan bupati dipilih DPRD.

Sementara KPK berpendapat pilkada tak langsung berpotensi membuat kepala daerah menjadi mesin uang anggota DPRD setempat. Praktik suap-menyuap bisa makin subur. Pengusaha atau korporasi dapat dengan mudah menyogok anggota DPRD agar kepentingannya diloloskan, dan anggota DPRD lebih leluasa memeras kepala daerah.