Ratusan Kepala Daerah Tolak Pilkada oleh DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat koordinasi nasional untuk menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

“Mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD merupakan langkah mundur bangsa ini berdemokrasi dan merampok kedaulatan politik rakyat,” ujar Isran Noor selaku Ketua Umum Apkasi dalam sambutannya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/9).

Sikap tegas Apkasi dan Apeksi menolak pelaksanaan pilkada melalui DPRD ini, menurut Isran sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah baik ke presiden maupun Kementerian Dalam Negeri serta Komisi II dan Panja RUU Pilkada di DPR RI. “Tapi masukan dari Apkasi dan Apeksi ini tampaknya tak mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Dalam Rakornas yang dihadiri puluhan bupati dan wali kota yang totalnya mencapai ratusan orang ini hadir sebagai pembicara Titi Angraini dari Perludem, Refly Harun selaku praktisi hukum tata negara, dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra. Adapun dari kalangan kepala daerah diwakili Mangindar Simbolon selaku Bupati Samosir dan Ridwan Kamil yang merupakan Wali Kota Bandung.

Isran, yang merupakan bekas Bupati Kutai Timur menegaskan Rakornas ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan langkah-langkah apa yang akan ditempuh Apkasi dan Apeksi pascapengesahan RUU Pilkada yang masih memuat aturan Pilkada dipilih oleh DPRD tersebut.

Senada dengan Isran, Ketua Umum Apeksi, Vicky Lementut mengaku sangat menyayangkan jika aturan pilkada akan dikembalikan ke DPRD. “Para bupati dan wali kota akan kembali tersandera oleh kepentingan partai di DPRD,” ujarnya.

“Jangan heran, jika nantinya para bupati dan wali kota tidak akan optimal bekerja membangun daerah karena sibuk direcoki oleh DPRD,” ujarnya mengingatkan.