Ahok Merasa Percuma Bila Bertahan di Gerindra

Jakarta, CNN Indonesia -- Basuki Tjahaja Purnama pesimis dapat mengubah keputusan Gerindra soal Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah sekalipun ia bertahan di partai berlambang kepala garuda itu. Pasalnya, sikap Gerindra mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD merupakan keputusan bersama.

“Itu keputusan kolektif,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/9).

Wakil Gubernur DKI Jakarta yang tak lama lagi bakal menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi itu tak yakin pilkada lewat DPRD dapat langsung menghemat anggaran negara sampai Rp 50 triliun seperti yang digembar-gemborkan.

“Hemat sampai berapa triliun pun tidak bisa kalau ditilep-tilep,” ujar Ahok menyindir kelakuan korup para pejabat.

Mantan Bupati Belitung Timur itu berprinsip pilkada langsung oleh rakyat adalah esensi demokrasi, dan di mana-mana demokrasi membutuhkan biaya. “Demokrasi ya mahal,” kata Ahok.

Ia menegaskan, keputusannya mengundurkan diri dari Gerindra bukan terkait kekuasaan, melainkan soal substansi demokrasi. “Kalau saya berniat politik jahat, saya harusnya diam saja sampai dicalonkan kembali (jadi gubernur DKI Jakarta) tahun 2017,” ujar Ahok.

Ahok amat menentang sikap Gerindra yang menginginkan pilkada langsung ditiadakan. “Kalau pemilihan lewat DPRD, mungkin nggak Jokowi dan saya terpilih memimpin Jakarta? Nggak mungkin. Mungkin nggak saya dulu terpilih menjadi bupati di Belitung Timur? Nggak mungkin. Orang juga nggak akan tahu Jokowi kalau pilkada lewat DPRD,” kata dia.

RUU Pilkada yang sedang dibahas pemerintah dan DPR saat ini mencantumkan opsi pilkada tak langsung. Preferensi tersebut didukung oleh mayoritas fraksi di DPR yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, PKS. Hanya tiga fraksi yang ingin mempertahankan pilkada langsung, yaitu PDIP, Hanura, PKB, plus pemerintah. Khusus PKB, partai itu menghendaki pilkada langsung untuk gubernur, namun wali kota dan bupati dipilih DPRD.

KPK berpendapat pilkada tak langsung berpotensi membuat kepala daerah menjadi mesin uang anggota DPRD setempat. Praktik suap-menyuap bisa makin subur. Pengusaha atau korporasi dapat dengan mudah menyogok anggota DPRD agar kepentingannya diloloskan, dan anggota DPRD lebih leluasa memeras kepala daerah.