Ahok: Saya Mundur sebab Tahu Mau Dipecat

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan Gerindra memang sudah berniat memecatnya. Untuk itu ia merasa tak perlu berlama-lama bertahan di partai Prabowo Subianto itu.

“Saya sudah pikirkan dengan matang. Saya tahu mau dipecat. Sebelum dia ngomong pecat, saya yang mengundurkan diri dulu,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/9).

Mantan bupati Belitung Timur itu merasa pengalamannya berkecimpung di dunia politik selama 11 tahun cukup membantu dia mengamati permasalahan politik yang menimpanya. “Saya nggak terlalu bodoh kok (melihat gelagat Gerindra). Saya sudah loncat (partai), banyak pengalaman,” kata Ahok.

Terkait respons Gerindra yang kecewa dengan sikap Ahok yang tak mengkomunikasikan pendapat dan niatnya mengundurkan diri kepada pimpinan partai, mantan anggota Komisi II DPR itu tak ambil pusing. “Kalau saya datang dulu ke sana (DPP Gerindra) tapi di sana orang sudah ngomongin kue kepala daerah, saya mau berargumentasi sampai ndower juga nggak bakal diterima,” ujarnya.

Sebelumnya, Wasekjen Gerindra Aryo Djojohadikusumo mengatakan partainya kecewa karena Ahok tak pamit dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dan para pimpinan partai. “Tidak ada pemberitahuan lebih dahulu kepada Pak Prabowo yang tahun 2012 memperjuangkan Ahok sebagai calon wakil gubernur DKI dari Partai Gerindra untuk diterima oleh Ibu Megawati dan jajaran PDIP,” ujar Aryo.

Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan Gerindra memang sudah berencana memecat Ahok sebelum ia menyampaikan surat pengundurkan dirinya. Fadli Zon menyebut Ahok sebagai politikus kutu loncat.

Ahok mundur karena menentang sikap Gerindra yang ingin pilkada langsung oleh rakyat dihapuskan. Menurutnya, dia dan Jokowi tak mungkin terpilih memimpin Jakarta bila kepala daerah dipilih DPRD. Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI 2012 hanya didukung dua partai, PDIP dan Gerindra, sehingga amat mustahil mereka menang apabila pilkada dilakukan di DPRD yang dikuasai partai-partai pendukung rival mereka.