Tolak Pilkada oleh DPRD, Bima Arya Datangi PAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menolak pilkada langsung oleh rakyat dihapuskan. Ketua Dewan Pimpinan PAN itu tidak sepakat dengan sikap partainya yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Untuk itu Bima Arya akan menyampaikan penolakannya langsung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN malam ini, Kamis (11/9).

“Tatapan dan harapan warga itu bekal berharga bagi pemimpin. Bagaimana nasib mereka jika pilkada dikembalikan ke DPRD,” kata Arya Bima di sela rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Bima Arya yang datang terlambat di acara itu langsung menyatakan kekesalannya pada wacana pilkada oleh DPRD yang kini didukung oleh mayoritas fraksi di DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada. “Saya dukung forum (tolak pilkada oleh DPRD) ini. Saya siap sekarang langsung demo ke Bundaran HI,” kata peraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Australian National University, Canberra, Australia, itu.

Bima maju Pilkada Bogor 2013 antara dengan dukungan PAN, Demokrat, PBB, PKB, dan Gerindra. Tiga di antara partai yang mengusung Bima Arya –PAN, Demokrat, dan Gerindra– kini mendukung kewenangan memilih kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

Untuk itu Bima Arya akan berupaya mengubah sikap partainya terkait pilkada. Ia pun siap mendapat sanksi dari PAN karena berbeda sikap. “Saya akan terus berjuang agar partai bisa memahami betapa penting persoalan ini. Kita lihat dinamika partai selanjutnya,” kata pria kelahiran 1972 itu.

Meski begitu Bima tak berpikir untuk keluar dari partai seperti yang dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan mengundurkan diri dari Gerindra. “Saya pendiri PAN. Saya menjadi wali kota karena PAN. Sekali matahari tetap matahari. Saya tidak akan keluar dari partai,” ujarnya. Matahari yang dimaksud Bima ialah lambang PAN.

Terkait tujuan pilkada oleh DPRD yang disebut demi efisiensi anggaran, Bima Arya mengatakan demokrasi tak hanya soal biaya, tapi juga nilai. “Kalau mengusahakan hemat tapi kehilangan hak-hak yang hakiki, itu tidak ada artinya,” ujar dia.

Bima akan terus berjuang dengan rekan-rekannya sesama kepala daerah agar mekanisme pemilihan kepala daerah tak kembali seperti di masa lalu. “Jangan sampai mundur lagi ke masa di mana pilkada merampas dan mengebiri hak-hak warga,” kata dia.