Jakarta, CNN Indonesia -- Demokrat bertekad menjadi kekuatan politik ketiga untuk lima tahun ke depan. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu berniat berada di luar koalisi Jokowi dan koalisi Merah Putih. Demokrat ingin mengambil sikap politik melampui kotak-kotak koalisi yang terbentuk pasca Pemilu Presiden 2014.
"Dari awal kami sudah menyatakan akan berada di luar pemerintahan. Terkait RUU Pilkada, kami ambil langkah berbeda dengan koalisi Merah Putih karena kami adalah kekuatan ketiga," kata Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan kepada CNN Indonesia, Jumat (19/9).
Keputusan Demokrat untuk mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan catatan harus dilakukan 10 perbaikan fundamental, menurut Ramadhan merupakan sikap objektif demi memenuhi panggilan nurani luas dari masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ramadhan mengatakan, Demokrat bersedia mengubah sikap dari mendukung pilkada lewat DPRD menjadi mendukung pilkada langsung setelah mencermati dinamika yang berkembang di masyarakat. "Itu akumulasi dari suara LSM, akademisi, pakar, tokoh masyarakat, dan lain-lain," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR itu menegaskan tak ada barter politik antara Demokrat dan PDIP terkait RUU Pilkada. Meski kubu Jokowi menyediakan kursi menteri untuk partai di luar koalisi mereka, Demokrat pun tak berminat mengisinya.
Kalaupun ada kader Demokrat yang ditawari jadi menteri, dia harus izin lebih dulu ke Ketua Harian Demokrat Syarif Hasan. "Jika ia memilih menerima tawaran kursi menteri, maka itu sebagai individu, bukan mewakili institusi," kata Ramadhan.
Jokowi sempat mengatakan dari 16 kursi menteri yang ia siapkan untuk kader partai, dua di antaranya merupakan jatah partai di luar koalisinya namun bersedia bergabung dengan koalisi Jokowi di kemudian hari.