Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD sampai hari ini, Senin (22/9). Namun partai pimpinan Hatta Rajasa itu belum tahu apakah akan berubah sikap atau tidak dalam voting RUU Pilkada di rapat paripurna DPR, Kamis (25/9).
"Saya belum dapat instruksi untuk mengubah pandangan. Politik ini dinamis, belum bisa diprediksi pergerakannya (PAN)," kata Abdul Hakam Naja, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN yang juga Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Secara terpisah, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy menyatakan belum tahu kelanjutan nasib partainya di koalisi Merah Putih. Akhir pekan kemarin, Tjatur diutus PAN menghadiri Rapat Kerja Nasional PDIP di Semarang. Ia hadir bersama Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal senada dikemukakan Ketua DPP PAN Teguh Juwarno. Menurutnya, apapun masih bisa berubah hingga 20 Oktober, tanggal pelantikan Jokowi sebagai presiden. Teguh pun membenarkan partainya ditawari PDIP untuk bergabung bersama dalam pemerintahan lima tahun ke depan.
Sinyal PAN yang merapat ke PDIP ini dirasakan oleh koalisi Merah Putih. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan PAN mungkin berubah sikap dalam pembahasan RUU Pilkada.
Menjelang voting RUU Pilkada di paripurna DPR, kubu pendukung pilkada langsung yang dimotori oleh PDIP kini berada di atas angin. Demokrat, fraksi terbesar di DPR yang menguasai 148 kursi, kini berada di sisi PDIP. Demokrat yang semua mendukung pilkada oleh DPRD, berubah haluan sesuai instruksi ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menghendaki pilkada langsung.
Kekuatan poros pilkada langsung yang semula hanya 139 orang dari Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB, kini naik drastis menjadi 287 orang. Sebaliknya kekuatan kubu pilkada tak langsung yang semula 421 orang dari koalisi Merah Putih plus Demokrat, kini berkurang menjadi 237 suara setelah Demokrat 'menyeberang.'