Pilkada Langsung atau Tidak, Bukan Fokus Gerindra
CNN Indonesia
Senin, 22 Sep 2014 14:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra menyatakan apapun mekanisme pemilihan kepala daerah, yang terpenting adalah perbaikan aturan agar sistem berjalan baik. Gerindra mendukung pilkada lewat DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada yang akan disahkan menjadi UU pada Kamis (25/9) melalui voting di rapat paripurna DPR.
"Kalau aturan tidak diperbaiki, pemilihan lewat DPRD akan sama. Penyakitnya berpindah (dari pilkada langsung ke pilkada oleh DPRD)," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).
Penyakit yang dimaksud Martin adalah praktik politik uang yang marak di daerah. Untuk menghindari hal itu, menurut Martin, tingkat pendidikan dan kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan sesungguhnya ada daerah-daerah di Indonesia yang siap untuk pilkada langsung, misalnya ibu kota provinsi. Tak semua daerah tak cocok dengan pilkada langsung.
Namun Gerindra tetap menghendaki kepala daerah dipilih tak langsung oleh DPRD. Gerindra pun tak terpengaruh perubahan sikap partai lain dalam pembahasan RUU Pilkada. "Gerindra memiliki pandangan yang tidak tergantung partai lain. Kami punya pandangan sendiri sejak awal," ujar Martin.
Kubu Gerindra di koalisi Merah Putih dirugikan dengan perubahan sikap Demokrat. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang semula mendukung pilkada oleh DPRD itu kini mendukung pilkada langsung. Fraksi Demokrat hari ini mengirim surat kepada seluruh anggotanya di DPR, menegaskan sikap partai yang mendukung pilkada langsung.
Maka kekuatan koalisi Merah Putih plus Demokrat yang semula 421 orang kini berkurang menjadi hanya 237 suara. Anggota Fraksi Demokrat yang mayoritas di DPR, 148 orang, terasa amat mempengaruhi peta politik RUU Pilkada.
Sementara kubu PDIP yang mendukung pilkada langsung berada di atas angin. Semula kekuatan kubu ini hanya 139 orang, terdiri dari anggota Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB. Kini dengan Demokrat di sisi mereka, jumlah suara mereka naik drastis menjadi 287 orang.
"Kalau aturan tidak diperbaiki, pemilihan lewat DPRD akan sama. Penyakitnya berpindah (dari pilkada langsung ke pilkada oleh DPRD)," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).
Penyakit yang dimaksud Martin adalah praktik politik uang yang marak di daerah. Untuk menghindari hal itu, menurut Martin, tingkat pendidikan dan kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Gerindra tetap menghendaki kepala daerah dipilih tak langsung oleh DPRD. Gerindra pun tak terpengaruh perubahan sikap partai lain dalam pembahasan RUU Pilkada. "Gerindra memiliki pandangan yang tidak tergantung partai lain. Kami punya pandangan sendiri sejak awal," ujar Martin.
Maka kekuatan koalisi Merah Putih plus Demokrat yang semula 421 orang kini berkurang menjadi hanya 237 suara. Anggota Fraksi Demokrat yang mayoritas di DPR, 148 orang, terasa amat mempengaruhi peta politik RUU Pilkada.
Sementara kubu PDIP yang mendukung pilkada langsung berada di atas angin. Semula kekuatan kubu ini hanya 139 orang, terdiri dari anggota Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB. Kini dengan Demokrat di sisi mereka, jumlah suara mereka naik drastis menjadi 287 orang.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK