Pemerintah Satu Suara Soal Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku tidak akan menarik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang belakangan ini menjadi polemik di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Rencana DPR untuk mengesahkannya menjadi undang-undang di Sidang Paripurna 25 September 2014, siap dihadapi oleh pemerintah. Berikut petikan wawancara bersama Gamawan:

T: Bagaimana sikap terakhir pemerintah soal RUU Pilkada?
J: Ini tidak mungkin di setop, kita menunggu DPR RI dan kita siap. Pemerintah tidak akan menarik, itu tidak etis. Masa pemerintah yang mengajukan terus tiba-tiba menarik.

T: Apa yang membuat pembahasan RUU Pilkada menjadi panas, padahal tidak seperti itu saat awal pembahasan?
J: Pembahasan RUU Pilkada telah melewati 2,5 tahun, semua pihak harus bisa melihat urgensitas pengaturan pemilihan kepala daerah untuk kepentingan bersama bukan hanya kepentingan kelompok atau golongan. Polarisasi yang terjadi pascapilpres 2014, dibuat seolah-olah ada dua kubu yang saling berhadapan yang cukup menyita perhatian. Seolah berhadapan tapi sebenarnya tidak. Kami (pemerintah) tidak akan bergeming, yang kita pikirkan adalah next generation bukan next election.

T: Bagaimana rencana menghadapi Paripurna DPR RI 25 September depan?
J: Nanti lihat di paripurna, semua ada kelebihan dan kelemahan. Jika langusung masih ada PR, lewat DPRD juga banyak masalahnya. Intinya jangan terjebak pada polemik langsung dan lewat DPRD.

T: Tanggapan soal sikap SBY yang mendukung pilkada langsung?
J: Tolong dibedakan pernyataan SBY sebagai presiden dan sebagai ketua umum partai. Sudah jelas kalau pernyataan sebagai ketua umum partai, tapi itu tidak bisa mewakili pemerintah. Dia berikan (saya) ampres, jadi sudah bagaimana pemerintah mengawal ini, jangan campur adukan partai dan pemerintah.

T: Apakah ada kemungkinan ditunda?
J: Kita tunggu saja nanti, tergantung DPR RI. Tapi nanti akan menjadi persoalan, siapa yang akan menyelesaikan sengketa, dan bagaimana nasib pilkada yang akan diadakan dalam waktu dekat ini.

T: Apa yang akan pemerintah pilih?
J: Intinya bukan hanya soal langsung dan tidak langsung. RUU ini bertali temali dengan UU lain seperti UU Otonomi, UU Desa, UU Pemda. Dipilih langsung terkadang kepala daerah merasa besar kepala kerena merasa dipilih rakyat. Lewat DPRD? Kalau partai masih seperti kondisi saat ini, tidak akan berjalan.

T: Jadi bagaimana menurut Anda yang terbaik?
J: Langsung baik dengan sejumlah perbaikan jika memang tetap ingin langsung. Lewat DPRD juga baik dengan sejumlah masalah yang tidak sedikit harus ada perbaikan.