Fraksi PDIP Hadir Paling Lengkap di Paripurna

Jakarta, CNN Indonesia -- Hampir seluruh anggota Fraksi PDIP menghadiri rapat paripurna pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9). Dari total 94 anggota Fraksi PDIP, hanya empat orang yang belum hadir.

Sementara Fraksi Demokrat yang bakal menentukan kemenangan salah satu kubu dalam voting RUU Pilkada di paripurna, sebagian besar anggota juga telah hadir. Dari 148 anggota Demokrat, tinggal 19 orang yang belum memasuki ruang rapat paripurna di gedung Nusantara III Kompleks DPR RI. Secara keseluruhan, anggota DPR yang hadir sore ini tercatat 496 dari total 560 orang.

Rapat paripurna RUU Pilkada dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Menurutnya, ada enam poin yang bakal dibahas di paripurna itu, yakni mengenai mekanisme pilkada apakah langsung atau tak langsung, calon kepala daerah dan wakilnya apakah diajukan sepaket atau tidak, politik dinasti dilarang atau tidak, proses rekapitulasi suara apakah dilakukan berjenjang seperti sekarang atau dari tempat pemungutan suara (TPS) ke KPU Daerah untuk pilkada langsung, dan apakah pemilihan kepala daerah berlangsung satu atau dua putaran untuk pilkada oleh DPRD.

Priyo juga menyampaikan keinginan Dewan Perwakilan Daerah RI agar kalangan independen atau nonparpol tetap dapat dicalonkan menjadi kepala daerah sekalipun dalam mekanisme pilkada oleh DPRD. “Jadi calon perseorangan bisa mendaftar ke DPRD,” kata politikus Golkar itu.

Ada dua kubu besar dalam paripurna RUU Pilkada ini, yakni kubu PDIP yang mendukung pilkada langsung oleh rakyat dan Koalisi Merah Putih –Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP– yang mendukung pilkada lewat DPRD. Sementara Demokrat yang menguasai kursi mayoritas di DPR mendukung pilkada langsung namun dengan sepuluh syarat. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, Demokrat akan mengajukan draf RUU versinya sendiri.

Bila draf ketiga Demokrat diajukan, maka Koalisi Merah Putih akan menang karena suara kubu PDIP tak cukup besar. Untuk itu PDIP masih terus melobi Demokrat untuk menyatukan drafnya dengan draf pilkada langsung yang sudah ada. “Kami akan bekerjasama,” kata politikus PDIP Arif Wibowo.