Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyoroti sidang paripurna DPR hari ini yang memutuskan nasib Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
Ahok mengatakan jika seluruh kader Partai Demokrat di DPR mematuhi keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Pilkada langsung, maka hasilnya tetap, kepala daerah akan dipilih langsung oleh rakyat.
"Saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Kalau Demokrat semua patuh kepada Pak SBY, harusnya memang tetap Pilkada langsung," ujar Ahok di depan ruang kerjanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bekas politikus Partai Gerindra ini menekankan, jika ternyata anggota Fraksi Partai Demokrat tidak patuh pada keputusan SBY, maka hasilnya pasti terbalik.
Ahok juga mengomentari beredarnya isu bahwa politik uang bisa bermain di penentuan nasib RUU Pilkada. “Kan kita nggak tahu ada isu mau disogok Rp 250 juta, tidak masuk. Itu sudah sering seperti itu. Saya di DPR juga sering dapat isu begitu," kata dia.
Partai Demokrat telah menyatakan sikap untuk mendukung Pilkada langsung, dengan catatan harus menjalankan 10 syarat Demokrat, yang biasa disebut opsi ketiga. Opsi ketiga itulah yang diajukan dalam sidang Paripurna pengesahan RUU Pilkada.