Jakarta, CNN Indonesia -- Bukan cuma Hashim Djojohadikusumo yang bicara soal veto-vetoan. Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan dirinya pun akan berani memakai hak veto juga ada undang-undang yang dibuat semata-mata untuk kepentingan kekuasaan.
"Kalau memang untuk kepentingan rakyat, kalau secara Undang-Undang dan konstitusi memungkinkan, saya berani melakukan itu," ujar Jokowi sebelum meninggalkan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10).
Sebelumnya, Hashim, adik kandung Prabowo Subianto itu, mengatakan koalisi partai pendukung Prabowo akan melakukan veto terhadap 100 lebih posisi penting yang penentuannya selama ini adalah hak presiden. Di antaranya adalah pemilihan Panglima TNI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya.
Kemudian muncul pula wacana dari koalisi Prabowo untuk merevisi 122 undang-undang. Politikus Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan pihaknya akan menginisiasi hal tersebut dan disesuaikan dengan keinginan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, wacana revisi 122 UU adalah masukan yang bagus untuk melakukan harmonisasi antara pemerintah dan DPR RI. Untuk mengejar wacana itu, setidaknya DPR harus mengasilkan 20-30 produk undang-undang baru dalam satu tahun.
Apakah revisi itu termasuk Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi? Setya mengatakan hingga saat ini belum ada wacana untuk melakukan perubahan, khususnya lantaran revisi UU KUHAP belum tuntas.