Tertutup atau Terbuka, Mutlak Hak Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketidakterbukaan pemilihan kandidat menteri untuk pemerintahan Joko Widodo dianggap bukanlah masalah. Pengamat politik Said Salahuddin mengatakan pembentukan kabinet adalah mutlak hak seorang presiden.
 
Siapa dan kapan pengumumannya adalah tergantung pada Joko Widodo alias Jokowi.  "Karena Jokowi telah mendapat mandat dari rakyat pada 9 Juni 2014. Rakyat telah mendatangani kontrak kedaulatannya dan dianggap setuju," kata Said, kepada CNN Indonesia, Senin (13/10).

Tapi Said menyarankan Jokowi melakukan uji publik atas nama-nama yang telah ia susun diam-diam tersebut. "Ide publik itu sesuatu yang baik. (Karena mungkin) bisa jadi rakyat merasa Jokowi tidak peduli," ujarnya.

Said pun menduga, alasan Jokowi begitu tertutup adalah karena ada kemungkinan dia akan diprotes ketika muncul nama-nama yang tidak sesuai dengan selera publik.

Di tempat yang lain, Fadli Zon berpendapat yang sama. "Itu hak prerogatif presiden,” katanya.

Fadli mengatakan penyaringan menteri bisa lewat fit and proper test. “Bisa lewat mimpi,” katanya. Dia berharap Jokowi memilih orang-orang yang terbaik ada di bidangnya masing-masing.

Politikus PDI Perjuangan Achmad Basarah mengatakan tiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan sendiri. Dia menilai Jokowi mungkin merasa kalau pemilihan terbuka, saat ada kandidat yang gagal akan berdampak psikologis bagi si kandidat.

“Karena itu strategi diubah, yang penting substansinya presiden ingin mendapat figur calon menteri yang memenuhi kriteria,” katanya.

Menurut dia, cara seperti itu jangan dianggap negatif atau dikhawatirkan akan terjadi politik transaksional. “Bahwa mencari calon menteri itu yang diselami itu jiwanya kompentensinya, integritasnya, bukan dengan publisitas,” ujarnya lagi.