Jakarta, CNN Indonesia --
Muhammad Romahurmuziy secara aklamasi dipilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun arah angin koalisi partai ini masih tergantung pada rujuknya dua kubu yang pecah di partai Ka’bah.
Romi, begitu Romahurmuziy akrab dipanggil, dipilih sebagai ketua umum dalam muktamar di Surabaya. Namun muktamar ini dianggap ilegal oleh Suryadharma Ali, yang sebelumnya menjadi ketua umum.
Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan kepastian koalisi PPP tergantung pada kestabilan internal PPP. “Dalam partai harus ada islah,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, kedatangan pengurus PPP ke rumah Jokowi dan menyatakan berpihak pada pemerintah, ditangkap sebagai sinyal positif PPP ke koalisi partai pendukung Joko Widodo, sang presiden terpilih, dan hengkang dari koalisi pendukung Prabowo.
Tjahjo Kumolo, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, mengatakan partai banteng terbuka pada PPP. “Partai mana pun yang mau mengajukan diri bergabung, saya kira tidak ada masalah,” katanya, di Jakarta, Jumat (17/10).
Tapi PDI Perjuangan, kata Tjahjo, tak mau ikut campur urusan internal PPP.
Partai Kebangkitan Bangsa juga menyambut PPP. Anggota DPR RI fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengatakan kepastian bergabungnya PPP disampaikan dalam pertemuan antara pengurus PPP dan Jokowi, Kamis (16/10) malam.
“Mereka menyatakan bahwa hari ini sampai lima tahun ke depan siap bersama dengan Presiden baik di dalam parlemen, ataupun non parlemen. Pak presiden pun berterimakasih," kata Abdul di rumah dinas Jokowi, Jalan Suropati nomor 35, Menteng, Jakarta, Kamis (15/10).
Tapi Abdul membantah ada pembahasan soal pembagian kursi di kabinet untuk PPP.