Kabinet Jokowi Tunggu DPR dan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Kabinet Presiden Joko Widodo ditunggu banyak orang. Namun masih ada sejumlah ganjalan yang bisa membuat pengumuman kabinet kembali molor. Hal itu dikemukakan sendiri oleh Jokowi dalam konferensi pers di Istana, Kamis malam (23/10).

“Kami menganut prinsip kehati-hatian. Tak ada fit and proper test, tapi ada (penelusuran) rekam jejak di PPATK dan KPK. Yang sudah direkomendasikan dari KPK tidak boleh (jadi menteri), ya harus diganti,” kata Jokowi.

Pasca menyusun ulang nama-nama menterinya mengikuti catatan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jokowi telah menyerahkan susunan kabinetnya yang baru kepada lembaga antikorupsi tersebut.

Kini ia masih menanti jawaban KPK. “Kami sampaikan (daftar nama) baru ke KPK. Sampai sekarang belum keluar dari KPK. Kalau bersih dari KPK, ya langsung diumumkan,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, dari pihaknya nama-nama menteri sesungguhnya sudah final. “Dari kami sudah (beres), dari KPK belum,” kata dia. Jokowi belum tahu harus menunggu jawaban KPK berapa lama. Yang jelas, sampai semalam KPK belum merespons balik.

Mengenai finalnya nama-nama menteri kabinet Jokowi juga dikemukakan oleh mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto. “Sampai jam 4 Kamis sore, semua posisi menteri relatif sudah terisi. Seleksinya 99 persen selesai,” kata dia.

Delapan nama calon menteri yang diberi tanda merah oleh KPK karena berisiko terjerat korupsi pun telah diganti. Total ada 34 menteri dalam kabinet Jokowi, sesuai dengan jumlah kementerian dalam nomenklatur baru yang ia susun.

Jokowi tak hanya menunggu jawaban akhir KPK untuk mengumumkan kabinetnya. Ia juga menanti pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait perubahan nomenklatur kementerian yang ia ajukan dalam surat kepada DPR. Beberapa kementerian dipecah atau digabung oleh Jokowi.

“Dari Dewan, kami juga minta pertimbangan langsung agar cepat. Kalau di sana cepat (dalam memberikan pertimbangan), di sini juga cepat (mengumumkan kabinet),” kata Jokowi.

Perubahan nomenklatur kementerian yang diajukan Jokowi terkait langsung dengan posisi menteri-menterinya dalam kabinet. Bakal ada pos menteri baru.

Secara terpisah, Andi Widjajanto mengatakan pengumuman kabinet sebaiknya mempertimbangkan etika kelembagaan. Apalagi Jokowi telah melayangkan surat kepada DPR. “(Kami tunggu) tujuh hari sejak surat diterima. Batasnya Rabu depan,” ujar dia.

Sementara DPR menyatakan perubahan nomenklatur yang diajukan Jokowi cukup berat untuk dibahas. “Mungkin tak selesai dibahas hari ini. Kemungkinan Senin,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kepad CNN Indonesia, Jumat (24/10).

Meski demikian, Agus mengatakan tertundanya pertimbangan DPR tak berarti Jokowi harus menunda pengumuman kabinetnya. “DPR hanya memberikan pertimbangan. Segala kewenangan penetapan kabinet ada di pemerintah,” ujar politikus Demokrat itu.