Bisa Jadi Koalisi Jokowi Ditinggal

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan ada kemungkinan lima fraksi yang telah mengajukan nama untuk alat kelengkapan dewan dapat langsung melakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) tanpa lima fraksi lainnya yang belum menyetor nama.

"Kami berharap lima fraksi yang lain ikut (menyetor nama). (Tapi) kalau tidak, kami tetap jalan," ujar politikus Demokrat itu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (23/10) malam. “Karena kalau mengulur seperti ini kami tidak mungkin menunggu."

Agus mengatakan ada beberapa tafsir atas peraturan yang menyebutkan harus tercapainya kuorum fraksi sebelum melakukan pengambilan keputusan, seperti pemilihan pimpinan di AKD.

"Ini kan banyak tafsir yang ada, (seperti) yang dimaksud kelengkapan komisi adalah yang mendaftar itu sudah disahkan (paripurna), jadi komisi walaupun lima fraksi sudah bisa (dianggap) 100 persen," ujarnya.

Dengan begitu, setengah plus satu yang dimaksudkan dalam peraturan dapat diterjemahkan menjadi setengah plus satu dari fraksi-fraksi yang sudah berada dalam AKD, bukan dari total fraksi yang ada di dewan.

Namun, Agus menambahkan jika fraksi yang belum mengajukan nama melakukannya dalam waktu dekat ini, pimpinan dewan akan langsung menggelar paripurna untuk mengesahkannya.

Selain itu, AKD yang akan dijadikan prioritas untuk dibentuk, dihimpun anggotanya, dan dilakukan pemilihan pimpinannya adalah Badan Legislasi.

"Hal yang paling kita butuhkan adalah pembentukan dari Baleg karena Baleg berkaitan dengan peraturan DPR RI. Sekarang banyak tenaga ahli dan sekretaris pribadi yang belum bisa digaji karenanya," kata Agus.

Hanya fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sosial, serta Partai Demokrat yang telah mengajukan nama anggota untuk AKD dan telah disahkan paripurna Selasa (21/10) kemarin.

Sementara itu, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, Fraksi PKB, serta Fraksi PPP belum menyetor nama pada Sekretariat Jenderal DPR.

Politikus PDIP Aria Bima mengatakan itu terjadi karena Koalisi Indonesia Hebat tidak ingin terjebak menyetor nama tanpa mendapat kepastian apakah mereka akan memperoleh kursi pimpinan di AKD atau tidak.

Walaupun KIH sudah terdiri dari lima partai, secara jumlah suara mereka tetap kalah sehingga jika diadakan pengambilan suara, paket yang mereka ajukan sangat besar kemungkinannya untuk dikalahkan KMP.

Hal ini membuat sidang paripurna yang telah digelar beberapa kali minggu ini menjadi alot dan penuh interupsi karena ketidakinginan KIH menyetor nama.

Atmosfir politik yang sempat membaik karena pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo beberapa waktu lalu kembali panas dengan perdebatan di dewan tersebut.