Yuddy: Doktor Politik untuk Birokrat

"Profesional, politisi muda, terampil. Saya minta dia membuat terobosan birokrasi ke depan," kata Presiden Joko Widodo ketika memperkenalkan sosok Yuddy Chrisnandi di Istana, Jakarta, Minggu (26.10). Yuddy ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dia sejak awal pekan ini telah mengetahui penunjukannya. “Nuhun, nuhun. Atos pelantikan, abdi ka Bandung (Terima kasih, terima kasih. Usai pelantikan saya ke Bandung),” kata Yuddy Chrisnandi berbicara lewat sambungan telepon dengan seseorang. Saat itu, Rabu (22/10), CNN Indonesia menyambangi Yuddy di kediamannya, Tebet Barat, Jakarta.

Yuddy tampak sumringah. Percakapan di telepon itu bagai mengkonfirmasi bahwa dia telah pasti ditunjuk Jokowi menjadi menteri, dan tinggal menunggu dilantik. “Suatu kehormatan membantu tugas pemerintah ke depan,” ujar politikus Partai Hanura itu.

Yuddy bukan orang baru bagi Jokowi dan Jusuf Kalla. Dia merupakan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi Jokowi-JK. Yuddy bahkan telah mengenal Kalla sejak lama. Ketika Kalla menjabat Ketua Umum Golkar, Yuddy berkiprah di partai beringin itu. Ia baru keluar dari Golkar ketika partai itu dipimpin Aburizal Bakrie.

Politik bukan barang baru bagi Yuddy. Ia pernah duduk sebagai anggota DPR periode 2004-2009. Ketika itu ia bertugas sebagai anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika.

Selain politisi, Yuddy juga akademisi. Tokoh muda kelahiran Bandung, 29 Mei 1968 itu, menjabat Lektor Kepala Fakultas Ekonomi Universitas Nasional. Ia juga mengajar sebagai dosen di sejumlah universitas.

Yuddy meraih gelar doktor dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, master bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1997, dan sarjana ekonomi dari Universitas Padjajaran pada 1991.

Karier politik Yuddy dimulai di Partai Golkar. Dia menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar pada 1998-2009, dan tergabung dalam tim sukses calon presiden dan wakil presiden yang diusung Golkar, Wiranto-Salahuddin Wahid, pada Pemilu Presiden 2004.

Pada tahun 2009, Yuddy maju dalam bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar, tapi gagal. Selanjutnya dia menyeberang ke Partai Hanura yang didirikan Wiranto. Di partai itu, dia menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Di kabinet Jokowi-JK, Yuddy dipercaya mengisi pos Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurut Yuddy, menjadi menteri bukan masalah siap atau tidak siap, melainkan soal amanat dan penugasan. “Kalau Jokowi-JK memberikan kepercayaan pada saya untuk bertugas di posisi kementerian tertentu, itu sebuah kepercayaan dan kewajiban yang harus dilaksanakan,” ujarnya.