Ancaman Pecat Bagi Pengkhianat Romy

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengancam bakal memberhentikan anggotanya jika ketahuan membelot dari ketentuan partai yang telah disepakati di muktamar PPP Surabaya.

"Dengan ini saya menginstruksikan kepada seluruh pengurus partai untuk mengamankan Muktamar VIII di Surabaya. Jika ada yang terlibat dalam muktamar selain Surabaya, akan diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian," kata Romy dalam sambutan Rapat Pimpinan Nasional PPP pertamanya di Jakarta, Selasa (28/10).

Romy menghendaki dualisme di tubuh partainya tidak lagi diruncing. Ia menyatakan muktamar PPP yang sah baru akan bergulir 2019, jelang masa lima tahun kepemimpinannya berakhir.

Ketua partai politik termuda di Indonesia itu menegaskan pengesahan Menteri Hukum dan HAM terhadap hasil muktamar Surabaya telah mengikat secara hukum. Kalaupun ada muktamar lain di luar izin Romy, pemerintah pun tak bakal mengakuinya.

"Saya pastikan Presiden tidak akan datang di muktamar (versi Suryadharma Ali) 30 Oktober, karena hanya ada satu muktamar yang sah, yakni muktamar Surabaya," ujar Romy.

Perpecahan di tubuh PPP seperti luka basah yang menganga karena SDA berkeras mengklaim diri sebagai pemimpin yang belum dilengserkan. Tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji itu tidak mengakui hasil muktamar Surabaya yang mengesahkan Romy sebagai penggantinya.

Upaya muktamar PPP tandingan pun direncanakan bakal digelar 30 Oktober. Romy kini mengambil langkah antisipasi dengan menggelar Rapimnas, bentuk lain dari penegasan bahwa dia memegang kuasa partai berlambang Kabah.

Rencana SDA akan menggelar muktamar PPP tandingan pun akhirnya batal setelah Ketua Pelaksana Muktamar 30 Oktober Achmad Ferial yang mewakili kubu SDA mengeluarkan pengumuman pembatalan muktamar 30 Oktober, pada Selasa malam.

"Saya sebagai salah satu penggagas muktamar 30 Oktober. Saya menyampaikan berita yang membahagiakan. Kepada Bapak dan Ibu, hanya ada satu muktamar, yakni muktamar Surabaya. Dengan demikian tidak akan ada muktamar 30 Oktober,” kata Ferial.