Pimpinan DPR Usul Beri Nama pada Komisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah mengusulkan agar komisi di Dewan diberikan nama dan berbasis sektor, tidak hanya berupa angka.

"Komisi kita basisnya bukan sektor, basisnya itu kelembagaan negara. Kalau sektor itu, seperti di beberapa negara, hanya disebut sektornya,”  ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).

Misalnya, kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mencontohkan, sektor pertanian. “Maka semua masuk situ yang diasosiasikan dengan pertanian. Basis kita nama lembaga, maka yang dipakai nomor," kata dia.

Alasan menyandingkan nama kepada komisi itu, ujar Fahri, untuk memudahkan proses jika komisi nantinya akan dipecahkan atau dipisahkan.

"Misalnya Komisi I, (mitra kerjanya) terdiri dari 15 lembaga tapi kalau kita pecah jadi tiga, (jadinya) pertahanan, luar negeri, informatika atau komunikasi," tutur Fahri.

Dengan demikian Komisi I nantinya bernama Komisi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika. "Nanti kalau ada pemisahan, tinggal kita hitung mana yang mau dikeluarkan. Kalau dilihat di sini yang bisa digandeng itu luar negeri dan pertahanan. Informatika bisa dikeluarkan," katanya melanjutkan.

Namun, pengambilan keputusan apakah komisi-komisi nantinya akan betul diberi nama tidak dapat dilakukan dalam rapat konsultasi seperti ini. "Penamaan itu di paripurna," ujar Fahri.

Baca juga:

Komisi DPR Bisa Ditambah Demi Koalisi PDIP

KMP Buka Peluang, KIH Tergantung PDIP