Fahri: Penambahan Komisi Bisa Jadi Solusi KIH

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan DPR kembali mengangkat wacana penambahan jumlah komisi di DPR untuk mengakomodasi keterwakilan kubu PDIP dalam kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Seperti diketahui, lobi antara fungsionaris PDIP Aria Bima dan Ketua Harian Demokrat Syarif Hasan menyepakati 16 kursi wakil ketua komisi untuk Koalisi Indonesia hebat.

“Yang masih mungkin dilakukan adalah penambahan jumlah komisi. Selain itu ada beberapa alat kelengkapan dewan yang belum menggelar pemilihan pimpinan. Ada juga pimpinan alat kelengkapan dewan yang belum lengkap seperti Badan Urusan Rumah Tangga dan Badan Anggaran DPR,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).

Ia menyatakan, semua opsi untuk mengakomodasi keterwakilan KIH masih dapat dibicarakan. “Karena itu mari bicara. Tapi tolong masuk dulu ke alat kelengkapan dewan, sebab musyawarah mufakat bisa dilakukan di alat kelengkapan dewan, termasuk komisi. Di luar itu, susah,” kata Fahri.

Pilihan Redaksi Fahri Hamzah Ajak Kubu PDIP Musyawarah Ketua DPR akan Ikuti Keinginan Kubu PDIP PDIP: Beri 16 Pimpinan Komisi, Masalah Usai Sindiran untuk Kubu PDIP di Paripurna KMP

Apabila KIH telah mendistribusikan anggotanya di tiap alat kelengkapan dewan, ujar Fahri, maka mereka bisa segera membahas mekanisme dan sistem pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan. “Pergantian, perubahan, dan penambahan (pimpinan komisi) dibicarakan di alat kelengkapan dewan,” kata dia.

Jika KIH bersedia menaruh anggota-anggotanya di alat kelengkapan dewan hari ini juga, ujar Fahri, maka besok paripurna bisa langsung digelar dan DPR bisa segera bekerja. “Mau mengubah UU, mengubah Tata Tertib DPR, mengubah komposisi pimpinan komisi, semua jadi akan bisa dibahas di alat kelengkapan dewan,” kata Fahri.

Sebaliknya, bila KIH tidak juga bersedia memasukkan anggotanya ke alat kelengkapan dewan dan malah membentuk DPR tandingan, seluruh DPR menurut Fahri jadi tersandera. “Jangan zero-sum game, saling menghabisi,” kata dia.

Sementara Ketua DPR Setya Novanto mengatakan dualisme di parlemen akan berakhir dalam waktu dekat. “Kami (akan) jalankan sesuai dengan keinginan KIH. Pokoknya saya akan memberikan yang terbaik agar kedua belah pihak (KIH dan KMP) bisa menjalankan DPR dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.