PDIP Masih Usahakan Dapat Kursi Proporsional

Jakarta, CNN Indonesia -- Tawaran kursi pimpinan komisi sudah diberikan. Tapi kubu PDI Perjuangan di DPR tampaknya lebih menginginkan porsi pimpinan yang proporsional. Meski begitu, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Pratikno mengatakan lobi-lobi terus dilakukan.

“Tidak ada menang-menangan, tidak boleh tamak,” kata Hendrawan kepada CNN Indonesia, di Jakarta, Rabu (5/11).

Hendrawan, yang kini duduk di Komisi Bidang Ekonomi Fraksi PDIP, mengatakan selama semua pihak menjunjung kebersamaan, maka bukan tidak mungkin hari ini bisa terjadi islah dan DPR bulat bersatu diisi 560 orang. “Spirit kita sama, kebersamaan dan menjunjung kearifan politik. Tidak lagi ada istilah KMP-KIH, karena di DPR tidak boleh membawa kepentingan golongan,” ujarnya.

Hendrawan memastikan pihak KIH tengah melakukan lobi untuk mendapatkan proporsi yang proporsional di alat kelengkapan dewan sesuai dengan suara hasil pemilihan legislatif.

Pilihan Redaksi Fahri: Penambahan Komisi Bisa Jadi Solusi KIH Fahri Hamzah Ajak Kubu PDIP Musyawarah Benny Tolak Pemilihan Ulang Pimpinan Komisi Ketua DPR akan Ikuti Keinginan Kubu PDIP

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan belum ada pertemuan antara ketua umum-ketua umum Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih dalam rangka menyelesaikan dualisme DPR saat ini.

"Belum (terjadi). Kalau kami dari KMP tiap hari kan kumpul," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11) seraya tersenyum.

Namun, ia menyetujui pandangan berbagai kalangan agar para ketua umum semua partai turun gunung untuk membantu menjahit perpecahan di DPR. "Saya rasa pada tingkatan kita sudah lebih dari cukup. Sudah mainan ketua partai ini," ujarnya. "Kader disebut kader kalau taat azas dan peraturan. Maka kami akan tunduk kepada ketua umum."

Pengamat politik Universitas Parahyangan Leo Agustino mengungkapkan, sebagai sebuah lembaga perwakilan seharusnya DPR RI mampu menampung aspirasi rakyat melalui kekuatan konstitusional. Sikap memaksakan kehendak dan menyapu bersih alat kelengkapan dewan, dianggap telah menyalahi definisi DPR RI sebagai rumah aspirasi rakyat.

"Saya perlu ingatkan bahwa parlemen merupakan lembaga perwakilan rakyat yang wajib menampung semua aspirasi rakyat. Menyapu bersih alat kelengkapan, sudah menyalahi definisi perwakilan rakyat yang menampung aspirasi publik itu sendiri.

Penambahan tiga komisi baru menjadi 14 komisi, diragukan Leo bisa menjadi bentuk islah antara dua kubu yang ada di parlemen. "Saya tetap harap tidak ada pemekaran komisi, tapi komunikasi politik yang konstruktif membawa pada islah," katanya.