HARGA BBM
PDIP Belum Punya Sikap soal Kenaikan BBM
CNN Indonesia
Kamis, 06 Nov 2014 11:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak belum dibahas di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai saat ini, Kamis (6/11).
“Belum ada sikap resmi PDIP,” kata Effendi Simbolon, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Energi dan Sumber Daya Manusia PDIP, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Penolakan Effendi terhadap kenaikan harga BBM merupakan sikap pribadi. “Bila rencana itu hendak direalisasikan, saya minta pemerintah lebih dulu memberikan penjelasan tentang kelanjutan masalah energi,” kata dia.
Effendi tak setuju pemerintah membebankan persoalan ketergantungan energi kepada rakyat. “Itulah yang saya kritisi. Apakah rakyat adil membeli 1 liter Rp 9.500?” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi VII DPR itu menolak bila subsidi BBM diserahkan ke pasar. “Harus dipegang pemerintah. Sebelum ada langkah konkret dari pemerintah (untuk membenahi sektor migas), saya menolak kenaikan BBM,” kata Effendi.
Untuk diketahui, BBM bersubsidi yang disalurkan Pertamina dalam sepuluh bulan terakhir mencapai 39,07 juta kiloliter atau 86,1 persen dari batas kuota APBN-P sebesar 46 juta kiloliter. Jika distribusi BBM bersubsidi ini tak diperketat, Pertamina memprediksi kuota BBM bersubsidi akan jebol sebesar 1,9 juta kiloliter pada akhir tahun.
“Jika tidak ada upaya untuk mengerem konsumsi BBM secara drastis, maka jatah BBM subsidi seperti solar habis pada 15 Desember. Sementara premium bakal habis pada 25 Desember tahun ini,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir.
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM untuk menekan defisit APBN juga diprotes oleh politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. “Lagu lama kaset baru. Alasan tak beranjak meski pemerintahan berganti,” kata dia.
Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto, menyarankan agar Jokowi meningkatkan komunikasi dengan partai-partai pendukungnya di parlemen agar kebijakan pemerintah mendapat dukungan bulat dari Koalisi Indonesia Hebat.
“Belum ada sikap resmi PDIP,” kata Effendi Simbolon, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Energi dan Sumber Daya Manusia PDIP, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Penolakan Effendi terhadap kenaikan harga BBM merupakan sikap pribadi. “Bila rencana itu hendak direalisasikan, saya minta pemerintah lebih dulu memberikan penjelasan tentang kelanjutan masalah energi,” kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Ketua Komisi VII DPR itu menolak bila subsidi BBM diserahkan ke pasar. “Harus dipegang pemerintah. Sebelum ada langkah konkret dari pemerintah (untuk membenahi sektor migas), saya menolak kenaikan BBM,” kata Effendi.
“Jika tidak ada upaya untuk mengerem konsumsi BBM secara drastis, maka jatah BBM subsidi seperti solar habis pada 15 Desember. Sementara premium bakal habis pada 25 Desember tahun ini,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir.
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM untuk menekan defisit APBN juga diprotes oleh politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. “Lagu lama kaset baru. Alasan tak beranjak meski pemerintahan berganti,” kata dia.
Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto, menyarankan agar Jokowi meningkatkan komunikasi dengan partai-partai pendukungnya di parlemen agar kebijakan pemerintah mendapat dukungan bulat dari Koalisi Indonesia Hebat.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK