Jusuf Kalla Yakin PDIP Dukung Kenaikan BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla tetap optimis kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Bahkan pernyataan kader-kader PDIP yang menolak kenaikan BBM dianggap Kalla sebagai hal biasa.

"Saya kira tidak ada yang pecah, bahwa ada pandangan bersifat pribadi di negara demokrasi sah-sah saja," ujar Kalla saat di temui awak media di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (06/11)

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga yakin bahwa PDIP tetap akan dukung semua program pemerintah termasuk kerja kabinet di dalamnya. Hadirnya Puan Maharani dan beberapa kader PDIP yang mengisi kursi menteri menjadi salah satu modal pemerintah untuk tetap mendapat dukungan PDIP.

Pada kesempatan yang sama JK juga menegaskan tidak khawatir dengan pendapat dan pandangan beberapa kader PDIP yang menentang kenaikan harga BBM, “Semua pemerintahan punya tantangan baru, ini karena tahun pertama dibuat perubahan, setiap perubahan ada setuju dan tidak, selalu timbul pro dan kontra biasa saja," ujar JK

Sebagaiman yang diketahui  salah satu kader PDIP Effendi Simbolon tak setuju pemerintah membebankan persoalan ketergantungan energi kepada rakyat, pun serupa dengan Rieke Diah Pitaloka. “Itulah yang saya kritisi. Apakah rakyat adil membeli 1 liter Rp 9.500?” ujar Effendi.

Mantan Ketua Komisi VII DPR itu menolak bila subsidi BBM diserahkan ke pasar. “Harus dipegang pemerintah. Sebelum ada langkah konkret dari pemerintah (untuk membenahi sektor migas), saya menolak kenaikan BBM,” kata Effendi.

Untuk diketahui, BBM bersubsidi yang disalurkan Pertamina dalam sepuluh bulan terakhir mencapai 39,07 juta kiloliter atau 86,1 persen dari batas kuota APBN-P sebesar 46 juta kiloliter. Jika distribusi BBM bersubsidi ini tak diperketat, Pertamina memprediksi kuota BBM bersubsidi akan jebol sebesar 1,9 juta kiloliter pada akhir tahun.

“Jika tidak ada upaya untuk mengerem konsumsi BBM secara drastis, maka jatah BBM subsidi seperti solar habis pada 15 Desember. Sementara premium bakal habis pada 25 Desember tahun ini,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir.

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM untuk menekan defisit APBN dikecam Rieke dengan pernyataan keras, “lagu lama kaset baru. Alasan tak beranjak meski pemerintahan berganti,” kata Rieke.

Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto, menyarankan agar Jokowi meningkatkan komunikasi dengan partai-partai pendukungnya di parlemen agar kebijakan pemerintah mendapat dukungan bulat dari Koalisi Indonesia Hebat