Suka atau Tidak Suka, Diminta Terima Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli hukum tata negara Margarito Kamis menekankan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah otomatis naik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden RI. Warga DKI harus bisa menerima kenyataan itu.

“Suka atau tidak suka masyarakat harus menerima Ahok menjadi Gubernur,” kata Margarito saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (10/11).

Margarito mengingatkan, naiknya jabatan Ahok secara otomatis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. “Perppu soal Pilkada ini pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” ujarnya.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia ini menegaskan selagi pengisian jabatan kursi gubernur atau wakil gubernur sesuai dengan peraturan maka harus dipatuhi oleh semua pihak. “Tidak bisa ditolak,” kata Margarito menegaskan.

Dari kaca mata hukum, tutur Margarito, mempersilakan siapa pun berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. Demontrasi juga diatur dalam undang-undang. Namun aksi tersebut dilarang jika menggunakan cara-cara kekerasan.

“Tata cara pengisian kursi gubernur dan wakil gubernur juga ada dalam undang-undang sehingga tidak dapat ditolak begitu saja,” ujarnya. “Silakan kalau mau demo, sebagai ekspresi tapi tidak dengan kekerasan,” kata Margarito menambahkan.

Penolakan terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menduduki kursi Gubernur terus mengalir. Gelombang penolakan semakin besar mendekati dilantiknya Ahok.

Hari ini, Senin (10/11), massa yang antara lain berasal dari Front Pembela Islam menggelar unjuk rasa di Balai Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. FPI, yang sebelumnya sudah beberapa kali menggelar aksi, dalam demonstrasi ini bergabung dengan massa dari sejumlah ormas lain sehingga jumlahnya jauh lebih besar.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta Habib Salim Alatas alias Habib Selon mengatakan aksi ini bukan hanya diikuti oleh FPI. “Tapi juga dari ormas-ormas lain seperti FBB hingga pihak musala-musala. Ini namanya aksi sejuta umat,” kata Habib Selon saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (10/11).