Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Penyelamat Partai Golkar siap mengambil alih Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Sebagai langkah awal, tim sudah menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan legitimasi. Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11).
Menurut Yorrys, Tim Penyelamat Partai Golkar ini adalah tim yang dibentuk berdasarkan hasil rapat pleno Golkar, Selasa (25/11). Tim ini sebelumnya disebut Presidium Penyelamat Partai Golkar, dan dibentuk untuk menyelamatkan partai yang kini dianggap dibawa ke arah yang salah oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.
Oleh sebab itu Tim hendak mengambil alih DPP yang saat ini dikuasai Aburizal Bakrie alias Ical. Pengambilalihan ini, kata Yorrys, mutlak membutuhkan dasar hukum dan legitimiasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah kirim surat ke Kemenkumham. Tunggu saja surat balasannya," kata Yorrys.
Penyelamatan Golkar, ujar Yorrys, harus dilakukan untuk kemajuan Golkar. Sebab tidak mungkin Golkar akan terus bergantung pada tokoh seperti Ical. "Nanti masyarakat tak akan percaya ke Golkar," kata dia.
Yorrys juga berkeras Musyawarah Nasional 30 November yang akan digelar kubu Ical di Bai tidak sah. Terlebih pemerintah melalui Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno telah menginstruksikan Polri untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. (Baca
Menkopolhukam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman)
Munas Golkar memiliki agenda utama memilih ketua umum partai itu. Aburizal Bakrie kembali mencalonkan diri menjadi ketua umum, sedangkan Agung Laksono yang memimpin Tim Penyelamat Golkar merupakan rivalnya yang juga akan maju di pertarungan memperebutkan kursi Golkar 1. (Baca:
Agung Gelar Munas Januari, Ical Tetap November)
Simak kisah jatuh-bangun Golkar setengah abad ini di
FOKUS: Umur Emas Partai Beringin